Month: September 2015

5 September, 2015

SOSIALISASI PT JAMKRIDA JAKARTA

PT. Food Station Tjipinang Jaya selaku pengelola Pasar Induk Beras Cipinang menjajaki kerja sama di bidang pembiayaan dengan PT Penjamin Kredit Daerah Jakarta (Jamkrida Jakarta). Kedua belah pihak menyatakan antusias dalam kerja sama ini dalam rangka pengembangan usaha masing-masing.

Dalam sosialisasi yang berlangsung di Kantor PT Foodstation, 4 September 2015, Direktur Utama PT Jamkrida Jakarta Chusnul Ma’arif mengatakan, Jamkrida Jakarta merupakan BUMD yang bergerak di bidang penjaminan kredit untuk pelaku usaha kecil dan menengah serta koperasi (UMKMK).

“Kebutuhan akan jaminan kredit untuk pelaku usaha kecil seperti pedagang beras mutlak adanya. Apalagi, manajemen pengelolaan untuk kepastian suplai harus kuat,” kata Chusnul.

Direktur Utama PT Foodstation Dwi Antono membenarkan adanya kebutuhan akan akses kredit ke perbankan untuk memperoleh kredit dalam upaya pengembangan usaha yang dimiliki para pedagang. “Saya berharap PT Jamkrida bisa membantu memfasilitasi dan memberikan kemudahan kredit bagi para pedagang,” ujar Dwi.

Dwi melanjutkan, kredit ini dimaksudkan unutk membantu menangani kebutuhan maupun penyaluran kredit bagi para pedagang. “Sebab selama ini kebutuhan kredit pedagang kecil biasanya didapat dari pedagang besar, yang dikhawatirkan ada biaya-biaya tambahan,” katanya.

1 September, 2015

Pedagang Kesulitan Akses Modal Usaha

Jakarta Kompas.  Sejumlah pedagang kecil menghadapi persoalan untuk mengakses bantuan modal usaha. Padahal,  mereka membutuhkannya untuk melanjutkan dan mengembangkan usaha. Mereka berharap mendapatkannya dengan syarat mudah dan bunga rendah.

Muhammad Subekti (30), pedagang soto di Koja, Jakarta Utara, senin (31/8), mengatakan, proses mendapatkan bantuan modal berliku dan rumit. Dia pernah mencobanya beberapa tahun lalu. Akibatnya, dia memilih untuk tidak melanjutkannya.

Menurut subekti, pemohon harus mengantongi persetujuan dari pihak RT/RW dan tetangga setempet. “Ribet deh pokoknya. Maka saya lebih baik pinjam di bank meski persyaratannya banyak juga, tetapi tidak seribet bantuan pemerintah” ucapnya. Sekitar tahun lalu , pedagang asal Madura ini meminjam uang Rp 10 juta ke salah satu bank swasta. Ia dikenai bunga 2 persen dan membayar cicilan selama 2 tahun.

Sri Mahayati (65), pedagang kelontong di daerah yang sama, menuturkan, selain meminjam ke bank, dirinya juga memanfaatkan pinjaman dari koperasi, bahkan rentenir. Untuk yang terakhir Sri menjelaskan, bunga pinjaman memang cukup tinggi. Pinjaman Rp 1 juta harus di lunasi dalam sebulan dengan nilai Rp 1,2 juta.

Mau bagaimana lagi, kalau tidak jualan kami tidak bisa makan. Terpaksa minjam ketempat yang cepat (cair). Kalau memang ada bantuan dari pemerintah yang cepat dan tidak ribetlah”,ucap perempuan yang telah berdagang puluhan tahun ini.

Bantuan untuk PKL

Mencoba menjawab kebutuhan pedagang kaki lima (PKL), Dinas Koperasi UMKM, dan Perdagangan DKI Jakarta, PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta, dan Bank DKI menargetkan bantuan modal bagi sekitar 600.000 PKL. Sektor ini dianggap sulit mengakses modal perbankan dan lembaga keuangan karena karakter usahanya.

Direktur Utama PT  Bank DKI Kresno Sediarsi, seusai peresmian PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Jakarta, jumat, mengatakan, karakter PKL yang berpindah – pindah lokasi serta waktu berdagang yang tidak tentu, menjadi sejumlah kendala mereka untuk mengakses modal. Disisi lain, Data pemerintah terkait PKL lemah.

Pada kesempatan itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama meresmikan pengoperasian PT Jamkrida Jakarta. Perusahaan ini merupakan badan Usaha milik Daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan derah dengan modal dasar Rp 400 miliar. Sebanyak 95 persen saham dimiliki pemprov DKI dan sisanya dimiliki PD Pasar Jaya.

Basuki berharap, PT Jamkrida Jakarta bisa menjamin penyaluran kredit dan mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah, terutama PKL yang selama ini menjadi “ sapi perah” oknum aparatur. Selain syarat yang mudah, modal bagi pedagang juga diharapkan tidak menambah beban usaha.

Mereka (PKL) harus setor sejumlah uang untuk keamanan, kebersihan dan lainnya. Kadang lebih mahal dibandingkan pedagang di mal,” ujarnya.

Direktur Utama PT Jamkrida Jakarta Chusnul Ma’arif menyebutkan, selain memberikan jaminan, PT Jamkrida Jakarta juga memberikan jasa konsultasi manajemen, penyediaan data terkait permodalan, dan sistem informasi manajemen yang terintegrasi. Hingga akhir tahun ini, pihaknya menargetkan penyaluran kredit hingga Rp 162 miliar.

Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Nonbank Otoritas Jasa Keuangan Firdaus Djaelani, keberadaan PT Jamkrida Jakarta untuk meningkatkan akses UMKM ke lembaga Permodalan. Hingga kini, baru 16 persen dari sekitar 50 juta UMKM di seluruh Indonesia yang menjadi Debitor.

PT Jamkrida Jakarta adalah satu dari 16 Jamkrida yang telah berdiri di seluruh Indonesia. Lembaga ini diharapkan mengatasi sumbatan UMKM ke akses modal perbankan atau nonbank.
(MKN/JAL)

Scroll to top