Month: September 2017

27 September, 2017

Pemerintah Dorong Pembentukan 16 Penjaminan Kredit Daerah

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah bersama Kementerian Dalam Negeri dan Otoritas Jasa Keuangan mendorong pembentukan perusahaan penjaminan kredit daerah (jamkrida) di 16 provinsi.

Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Yuana Sutyowati mengatakan, kementeriannya telah melakukan koordinasi strategis dengan Kemendagri dan OJK guna membentuk 16 jamkrida, terutama di daerah yang belum memiliki jamkrida.

“Kami akan melakukan penguatan akses kelembagaan secara sistemik, termasuk membangkitkan komitmen para kepala daerah khususnya gubernur untuk segera mendirikan Jamkrida,” katanya, mengutip ANTARA, Selasa (19/9).
Adapun, ke-16 provinsi yang belum memiliki jamkrida, yakni Aceh, Kepri, Sumatra Utra, Lampung, Bengkulu, Jambi, DI Yogyakarta, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, dan Maluku Utara.

“Padahal, pembentukan Jamkrida merupakan social engineering yang nyata bagi UMKM agar memiliki akses ke lembaga perbankan terkait perkuatan permodalan,” imbuh Yuana.

Sampai saat ini, telah terbentuk 21 perusahaan jamkrida, dimana 18 di antaranya dimiliki Pemda, seperti Jatim, Bali, Riau, NTB, Jabar, Sumbar, Kalsel, Sumsel, Kalteng, Babel, Banten, NTT, Kaltim, Papua, Jateng, DKI Jakarta, Kalbar, dan Sulsel.
Secara nasional, total aset seluruh Jamkrida sebesar Rp16 triliun, dimana Rp14 triliun merupakan aset Perum Jamkrindo. Selebihnya, sebesar Rp2 triliun merupakan aset 18 Jamkrida dan didominasi oleh PT Jamkrida DKI Jakarta sebesar Rp316 miliar.

Hanya saja, lanjut Yuana, dengan jumlah aset itu, kinerja yang diukur dari jumlah kredit yang dijamin belum optimal. “Untuk itu, lembaga keuangan, khususnya perbankan diharapkan memanfaatkan potensi yang dimiliki PT Jamkrida untuk meningkatkan akses pembiayaan UMKM. Dengan begitu, target pemerintah terkait kredit berjaminan pada 2019 sejumlah 25 persen dapat tercapai,” tutur dia.

Menurut dia, penjaminan kredit di daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses kredit yang berfungsi sebagai penambah keyakinan kreditur terhadap potensi risiko kredit.
“Dampak yang ditimbulkan dengan ada penjaminan kredit adalah peningkatan jumlah kredit yang disalurkan kreditur terhadap debitur khususnya KUMKM, yang diukur dari besaran Gearing Ratio,” terang Yuana.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Hukum Kemendagri Widodo Sigit Pudjianto menargetkan, tahun ini semua provinsi sudah memiliki Jamkrida.

“Karena ini merupakan amanah Presiden RI yang tertuang dalam Nawacita, dimana negara harus hadir dalam pemberdayaan UMKM di seluruh Indonesia,” ucapnya.

Dengan Jamkrida, lanjutnya, ada manfaat besar yang bisa diambil UMKM di antaranya usaha mikro dan kecil untuk mendapatkan kredit tidak harus dengan jaminan atau agunan. Dengan demikian, mereka tidak lagi terjerat rentenir yang mencekik.

“Dengan hadirnya Jamkrida, dengan pinjaman kredit usaha sebesar maksimal Rp20 juta tidak lagi harus menyertakan agunan. Bayangkan saja, dengan modal pendirian Jamkrida sebesar Rp50 miliar, itu sama saja dengan alokasi kredit sebesar Rp250 miliar, lalu dibagi rata-rata kredit Rp5 juta saja, sudah berapa banyak UKM yang terbantu dan terjamin kreditnya,” kata Widodo.

Pelaksana Tugas Kepala Departemen Pengawas IKNB 2B OJK Bambang W Budiman mengungkapkan, modal minimum untuk mendirikan Jamkrida lingkup wilayah usaha nasional sebesar Rp100 miliar, provinsi Rp25 miliar, dan kabupaten/kota Rp10 miliar.

“Prosedurnya, setelah terbentuknya Perda Pendirian Jamkrida dan Perda Penyertaan Modal, maka direksi Jamkrida dapat mengajukan permohonan izin usaha ke OJK sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah dokumen perizinan dinilai memenuhi, dan Direksi-Komisaris telah dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan, maka OJK akan menerbitkan izin usaha kepada Jamkrida,” paparnya.

Namun, ia menambahkan, masih ada beberapa kendala bagi daerah untuk mendirikan Jamkrida, yaitu kurangnya kepedulian pemangku kepentingan terkait di daerah (Pemda dan DPRD), optimalisasi APBD belum optimal untuk memenuhi modal disetor dan keterbatasan SDM yang akan mengelola penjaminan.

“Selain itu, kepala daerah belum memiliki kesepahaman mengenai ketentuan tahapan pembentukan Jamkrida,” pungkas Bambang.

sumber: cnn

 

18 September, 2017

Klaim Industri Penjaminan Capai Rp 403 miliar

Industri penjaminan kredit mengalami tantangan tak mudah akibat persaingan yang makin ketat. Toh, kesehatan dari industri ini diyakini masih akan berada dalam kondisi yang baik.

Per bulan Juli kemarin, OJK-1′>Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah imbal jasa penjaminan yang didapat pelaku usaha mengalami penurunan sebesar 35% secara year on year menjadi Rp 540 miliar.

Padahal selama rentang waktu yang sama, outstanding volume kredit yang dijamin menyentuh angka Rp 154 triliun. Jumlah ini meningkat 27% secara tahunan.

Meski demikian, menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan penjaminan Indonesia (Asippindo) Dian Askin Hatta hal tersebut tak menunjukan kondisi kesehatan industri memudar. Pasalnya, kesehatan bisnis bukan diukur dari imbal jasa penjaminan yang didapat.

“Melainkan dari banyaknya Klaim yang ada di lembaga penjaminan,” kata dia baru-baru ini.

Klaim yang masuk ke industri penjaminan sendiri memang mengalami penurunan. Per Juli kemarin, jumlah Klaim yang dibayar oleh pelaku industri tercatat sebesar Rp 403 miliar. Jumlah ini menyusut 14,2% dari posisi Juli 2016.

Sumber: KONTAN

14 September, 2017

OJK Minta Akademisi Kembangkan Industri Keuangan Syariah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan pentingnya dukungan riset dan keterlibatan akademisi dalam pengembangan industri keuangan syariah di tengah persaingan industri jasa keuangan yang semakin ketat. Dukungan itu dibutuhkan agar pertumbuhan industri keuangan syariah bisa lebih cepat, berkelanjutan dan berdaya saing.

“Untuk mengakselerasi pengembangan industri keuangan syariah kita tidak dapat hanya mengandalkan pertumbuhan yang bersifat organik saja,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam keterangannya, Selasa, 12 September 2017.

Menurut dia, industri keuangan syariah nasional memiliki potensi yang begitu besar untuk terus tumbuh, sehingga perannya semakin dirasakan dalam mendukung perekonomian Indonesia khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

Untuk itu, Wimboh menyatakan OJK bersama pemerintah dan industri jasa keuangan juga bakal meningkatkan literasi keuangan syariah yang disertai dengan inisiatif inklusi keuangan serta mendorong inovasi produk yang lebih friendly. “Upaya ini diharapkan akan lebih memperluas lagi pangsa pasar industri keuangan syariah nasional,” kata dia.

Hingga Juni 2017, kata Wimboh, sektor perbankan syariah memiliki 13 Bank Umum Syariah, 21 Usaha Unit Syariah dan 167 Badan Perkreditan Rakyat Syariah. Pertumbuhan rata-rata aset (year on year) telah mencapai rata-rata 25,02 persen dalam lima tahun terakhir.

Dengan total aset sekitar Rp 387,87 Triliun, industri perbankan syariah mengelola hampir 23,9 juta rekening dana masyarakat, melalui kurang lebih 2600 kantor jaringan di seluruh Indonesia. Aset perbankan syariah tersebut telah mencapai 5,42 persen dari aset perbankan di Indonesia.

Sementara untuk sektor pasar modal syariah, Wimboh berujar berdasarkan data per Juni 2017, jumlah saham yang termasuk daftar efek syariah (DES) mencapai 355 saham atau 59,65 persen dari seluruh saham yang listing di pasar modal. Adapun nilai outstanding dari total 65 sukuk korporasi saat ini adalah Rp 14,66 triliun atau 4,37 persen dari nilai outstanding seluruh sukuk dan obligasi korporasi. Selain itu, terdapat 151 Reksa Dana Syariah dengan total Nilai Aktiva Bersih mencapai Rp 18,91 triliun atau 26,83 persen dari total NAB Reksa Dana.

Pada sektor industri keuangan non-bank syariah, kata dia, terdapat 130 perusahaan yang menyelenggarakan usaha berdasarkan syariah, terdiri dari 58 perusahaan asuransi syariah atau reasuransi syariah, 66 lembaga pembiayaan syariah dan 6 perusahaan penjaminan syariah.

Dari 130 perusahaan dimaksud, perusahaan yang menyelenggarakan usaha syariah secara full pledged baru sebanyak 12 perusahaan asuransi, 26 lembaga pembiayaan syariah dan 2 perusahaan penjaminan. Pada akhir Juni 2017, IKNB Syariah mengelola aset sebesar Rp 97,61 triliun, yang terdiri dari Rp 37,37 triliun dari sektor asuransi dan reasuransi syariah, Rp 59,40 triliun dari sektor pembiayaan syariah, dan Rp 831.78 miliar dari sektor penjaminan syariah.

Sumber: Tempo

Scroll to top