Month: November 2017

29 November, 2017

Bisnis Model Baru Bank-Tekfin dan Ekonomi Digital

Laporan World Economic Forum (2015) memprediksi Indonesia akan menjadi salah satu pasar digital terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2020. Hal ini mempertegas peluang keuangan digital, diperkuat dengan kenyataan baru sekitar 36 persen orang dewasa di Indonesia yang memiliki rekening di bank atau sekitar 120 juta orang masuk dalam kategori unbanked.

Kontradiksinya, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat 132,7 juta orang Indonesia telah terhubung ke internet, berkat perkembangan infrastruktur dan mudahnya mendapatkan smartphone atau perangkat genggam. Angka ini naik pesat dari tahun 2014 yang hanya mencapai 88 juta orang.

Industri perbankan melihat gap ini, bergerak maju dan berkolaborasi untuk meningkatkan sistem, strategi dan fungsi, agar masyarakat dapat membuktikan bahwa transaksi dengan bantuan teknologi itu mudah. Masing-masing pelaku usaha berperan sesuai kapasitasnya, mendorong pertukaran pengetahuan dan keahlian, untuk menyediakan layanan terkini guna menguatkan customer transaction behavior.

Digital Banking : Inovasi Awal

Memahami gap layanan dan potensi pemanfaatan teknologi yang demikian besar, perbankan pun melahirkan mobile dan internet banking yang terbukti efektif dalam memperluas jangkauan layanan, menyiasati tantangan geografis.

Inovasi tersebut juga berhasil menciptakan efisiensi serta membuka opsi terhadap lebih banyak pilihan produk dan layanan perbankan, seiring dengan semakin digemari cara-cara pemasaran online. Mengoptimalkan perangkat genggam, nasabah dapat melakukan pembayaran, transfer dana, hingga tarik tunai dengan mudah melalui sentuhan jari.

Bank QNB Indonesia mencatat dari sekitar 60 juta pemilik akun bank, sekitar 30 juta orang sudah menggunakan mobile channel. Sementara, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan jumlah nasabah pengguna e-banking meningkat 270% dari 13,6 juta nasabah pada tahun 2012 menjadi 50,4 juta pada tahun 2016. Sementara itu dari sisi frekuensi transaksi, nilainya tumbuh 169% dari 150,8 juta transaksi pada tahun 2012 menjadi 405,4 juta transaksi pada tahun 2016.

Menuju Ekonomi Digital

Turut dalam arus perkembangan teknologi, layanan financial technology atau yang sering disebut sebagai fintech (tekfin), beberapa tahun belakangan ini menjadi salah satu industri yang tumbuh pesat di Indonesia. Data Statista (2017) melaporkan bahwa nilai transaksi tekfin di Indonesia telah mencapai USD 15 miliar.

Besarnya penetrasi pemanfaatan teknologi digital di Indonesia membuat pemerintah pun menjadikan ekonomi digital sebagai salah satu fokus utama. Pada tahun 2020, Indonesia diharapkan menjadi kekuatan ekonomi digital terbesar di kawasan dengan potensi sebesar USD 130 miliar atau sekitar Rp 1.690 triliun.

Melalui inovasi layanan dan produknya, tekfin dipercaya dapat mendorong ekonomi digital dengan membuka akses terhadap layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Melalui karakter yang mobile dan efisien, tekfin diharapkan mampu menjawab tantangan yang tidak dapat dijawab oleh layanan keuangan tradisional sebelumnya.

Bank-Tekfin : Kolaborasi Kuatkan Model Bisnis Baru

Munculnya tekfin merupakan fenomena yang tak terhindarkan dan pertumbuhannya tak terbendung. Bank dan tekfin sama-sama memiliki misi memberi pengalaman terbaik pada nasabah dan oleh karenanya saling melengkapi. Sinergi bank-tekfin akan memastikan berkurangnya blind spots dari masing-masing layanan sebagai hasil dari perpaduan kekuatan masing-masing pihak.

Terkait kolaborasi bank-tekfin, model bisnis menjadi satu hal yang perlu dikaji. Penyedia layanan tekfin dengan model bisnis yang lincah, fleksibel dan dapat disesuaikan (customized) menjadi syarat ideal. Sementara, prinsip bisnis 3S : secure (aman), swift (cepat) dan simple (sederhana) menjadi ciri keunggulan perbankan yang perlu dipertahankan.

Dari sisi sumber daya manusia, tekfin diperkuat talenta muda yang inovatif, penuh kreativitas, dinamis dan responsif dalam menjawab kebutuhan nasabah. Sebaliknya perbankan, yang model bisnisnya sudah jauh lebih matang, didukung para profesional dengan pengetahuan mendalam terkait industri finansial dan menguasai customer database yang luas.

Saat ini telah terdapat sejumlah produk dan layanan perbankan yang didukung tekfin, misalnya virtual account yang memungkinkan pembayaran atau transaksi keuangan tanpa akun bank. Mengakses virtual account menjadi semakin mudah seperti menggunakan smartphone. Nasabah dapat menerima (income) atau pun mengeluarkan (outcome) dana, dengan bantuan aplikasi. Kegiatan disbursement dana juga berjalan lebih efisien melalui bantuan tekfin. Perbankan pun merasakan manfaat tekfin yang semakin besar, utamanya saat ini di area pembayaran (payment) dan pembiayaan (p2p lending).

Di tataran yang lebih makro, Bank QNB Indonesia bersama Bank Perkreditan Rakyat (BPR) melalui program BPR Connect, berupaya memberdayakan nasabah BPR untuk bisa masuk ke sistem elektronik dan selanjutnya menghubungkan nasabah dengan layanan bank nasional.

Pada akhirnya kesesuaian misi dan semangat antara bank dan penyedia tekfin, akan menciptakan akses dan kualitas layanan keuangan bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk mereka yang unbanked, dan mewujudkan ekonomi digital seperti yang dicita-citakan.

 

Oleh: R. Andi Kartiko Utomo (Anggota Asosiasi FinTech Indonesia)

15 November, 2017

Pemerintah Dorong Pembentukan 16 Penjaminan Kredit Daerah

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah bersama Kementerian Dalam Negeri dan Otoritas Jasa Keuangan mendorong pembentukan perusahaan penjaminan kredit daerah (jamkrida) di 16 provinsi.

Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Yuana Sutyowati mengatakan, kementeriannya telah melakukan koordinasi strategis dengan Kemendagri dan OJK guna membentuk 16 jamkrida, terutama di daerah yang belum memiliki jamkrida.

“Kami akan melakukan penguatan akses kelembagaan secara sistemik, termasuk membangkitkan komitmen para kepala daerah khususnya gubernur untuk segera mendirikan Jamkrida,” katanya, mengutip ANTARA, Selasa (19/9).

Adapun, ke-16 provinsi yang belum memiliki jamkrida, yakni Aceh, Kepri, Sumatra Utra, Lampung, Bengkulu, Jambi, DI Yogyakarta, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, dan Maluku Utara.

“Padahal, pembentukan Jamkrida merupakan social engineering yang nyata bagi UMKM agar memiliki akses ke lembaga perbankan terkait perkuatan permodalan,” imbuh Yuana.

Sampai saat ini, telah terbentuk 21 perusahaan jamkrida, dimana 18 di antaranya dimiliki Pemda, seperti Jatim, Bali, Riau, NTB, Jabar, Sumbar, Kalsel, Sumsel, Kalteng, Babel, Banten, NTT, Kaltim, Papua, Jateng, DKI Jakarta, Kalbar, dan Sulsel.

Secara nasional, total aset seluruh Jamkrida sebesar Rp16 triliun, dimana Rp14 triliun merupakan aset Perum Jamkrindo. Selebihnya, sebesar Rp2 triliun merupakan aset 18 Jamkrida dan didominasi oleh PT Jamkrida DKI Jakarta sebesar Rp316 miliar.

Hanya saja, lanjut Yuana, dengan jumlah aset itu, kinerja yang diukur dari jumlah kredit yang dijamin belum optimal. “Untuk itu, lembaga keuangan, khususnya perbankan diharapkan memanfaatkan potensi yang dimiliki PT Jamkrida untuk meningkatkan akses pembiayaan UMKM. Dengan begitu, target pemerintah terkait kredit berjaminan pada 2019 sejumlah 25 persen dapat tercapai,” tutur dia.

Menurut dia, penjaminan kredit di daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses kredit yang berfungsi sebagai penambah keyakinan kreditur terhadap potensi risiko kredit.

“Dampak yang ditimbulkan dengan ada penjaminan kredit adalah peningkatan jumlah kredit yang disalurkan kreditur terhadap debitur khususnya KUMKM, yang diukur dari besaran Gearing Ratio,” terang Yuana.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Hukum Kemendagri Widodo Sigit Pudjianto menargetkan, tahun ini semua provinsi sudah memiliki Jamkrida.

“Karena ini merupakan amanah Presiden RI yang tertuang dalam Nawacita, dimana negara harus hadir dalam pemberdayaan UMKM di seluruh Indonesia,” ucapnya.

Dengan Jamkrida, lanjutnya, ada manfaat besar yang bisa diambil UMKM di antaranya usaha mikro dan kecil untuk mendapatkan kredit tidak harus dengan jaminan atau agunan. Dengan demikian, mereka tidak lagi terjerat rentenir yang mencekik.

“Dengan hadirnya Jamkrida, dengan pinjaman kredit usaha sebesar maksimal Rp20 juta tidak lagi harus menyertakan agunan. Bayangkan saja, dengan modal pendirian Jamkrida sebesar Rp50 miliar, itu sama saja dengan alokasi kredit sebesar Rp250 miliar, lalu dibagi rata-rata kredit Rp5 juta saja, sudah berapa banyak UKM yang terbantu dan terjamin kreditnya,” kata Widodo.

Pelaksana Tugas Kepala Departemen Pengawas IKNB 2B OJK Bambang W Budiman mengungkapkan, modal minimum untuk mendirikan Jamkrida lingkup wilayah usaha nasional sebesar Rp100 miliar, provinsi Rp25 miliar, dan kabupaten/kota Rp10 miliar.

“Prosedurnya, setelah terbentuknya Perda Pendirian Jamkrida dan Perda Penyertaan Modal, maka direksi Jamkrida dapat mengajukan permohonan izin usaha ke OJK sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah dokumen perizinan dinilai memenuhi, dan Direksi-Komisaris telah dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan, maka OJK akan menerbitkan izin usaha kepada Jamkrida,” paparnya.

Namun, ia menambahkan, masih ada beberapa kendala bagi daerah untuk mendirikan Jamkrida, yaitu kurangnya kepedulian pemangku kepentingan terkait di daerah (Pemda dan DPRD), optimalisasi APBD belum optimal untuk memenuhi modal disetor dan keterbatasan SDM yang akan mengelola penjaminan.

“Selain itu, kepala daerah belum memiliki kesepahaman mengenai ketentuan tahapan pembentukan Jamkrida,” pungkas Bambang.

 

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170919180952-78-242789/pemerintah-dorong-pembentukan-16-penjaminan-kredit-daerah/ 

14 November, 2017

Outstanding Penjaminan Kredit Meningkat

Industri penjaminan kredit masih mencatatkan pertumbuhan kinerja dari jumlah kredit yang dijamin. Dimana volume kredit yang dijamin pelaku bisnis ini masih mampu naik sampai dua digit.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sampai bulan September kemarin, jumlah outstanding kredit yang dijamin mencapai Rp 158,9 triliun. Angka tersebut naik 23,5% dari periode yang sama di tahun lalu yang sebanyak Rp 128,6 triliun.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) Dian Askin Hatta menyebut sejumlah faktor masih menjadi pendorong pertumbuhan angka outstanding kredit yang dijamin. Salah satunya didorong oleh pelaku industri penjaminan yang makin aktif menggali potensi pasar.

Dus, ia menilai peranan dari industri penjaminan kredit makin dikenal. Di sisi lain, permintaan untuk produk penjaminan kredit pun semakin meningkat.

Dian menyebut kondisi bisnis di sektor UMKM juga masih bertumbuh secara positif. Diantaranya dari kebutuhan kredit pelaku usaha di segmen ini yang terus meningkat seiring perkembangan usaha.

“Segmen usaha UMKM memang masih menjadi fokus pasar dari para pelaku usaha penjaminan termasuk di daerah,” kata dia belum lama ini.

Peningkatan penetrasi dari pelaku usaha penjaminan kredit juga terlihat dari banyaknya jumlah terjamin. Per akhir kuartal ketiga kemarin, jumlah terjamin telah mencapai 7,8 juta orang. Meningkat dari periode yang sama di tahun lalu yang baru sebanyak 5,3 juta orang.

 

Sumber: http://keuangan.kontan.co.id/news/outstanding-penjaminan-kredit-rp-1589-triliun

8 November, 2017

Outstanding Penjaminan Kredit Capai Rp 158,9 Triliun

Industri penjaminan kredit masih mencatatkan pertumbuhan kinerja dari jumlah kredit yang dijamin. Dimana volume kredit yang dijamin pelaku bisnis ini masih mampu naik sampai dua digit.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sampai bulan September kemarin, jumlah outstanding kredit yang dijamin mencapai Rp 158,9 triliun. Angka tersebut naik 23,5% dari periode yang sama di tahun lalu yang sebanyak Rp 128,6 triliun.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) Dian Askin Hatta menyebut sejumlah faktor masih menjadi pendorong pertumbuhan angka outstanding kredit yang dijamin. Salah satunya didorong oleh pelaku industri penjaminan yang makin aktif menggali potensi pasar.

ia menilai peranan dari industri penjaminan kredit makin dikenal. Di sisi lain, permintaan untuk produk penjaminan kredit pun semakin meningkat.

Dian menyebut kondisi bisnis di sektor UMKM juga masih bertumbuh secara positif. Diantaranya dari kebutuhan kredit pelaku usaha di segmen ini yang terus meningkat seiring perkembangan usaha.

“Segmen usaha UMKM memang masih menjadi fokus pasar dari para pelaku usaha penjaminan termasuk di daerah,” kata dia belum lama ini.

Peningkatan penetrasi dari pelaku usaha penjaminan kredit juga terlihat dari banyaknya jumlah terjamin. Per akhir kuartal ketiga kemarin, jumlah terjamin telah mencapai 7,8 juta orang. Meningkat dari periode yang sama di tahun lalu yang baru sebanyak 5,3 juta orang.

sumber: kontan

2 November, 2017

Mengapa UKM Harus Sadar Internet?

Kemajuan teknologi informasi wajib dimanfaatkan oleh semua orang, termasuk Anda yang sedang dalam proses membangun sebuah UKM. Salah satu aspek yang dapat Anda manfaatkan adalah internet. Seperti yang kita tahu, saat ini kemajuan teknologi membawa internet menjadi salah satu kebutuhan paling utama. Sebagai pengusaha UKM, ini saatnya Anda melebarkan pasar Anda. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa Anda sebagai pengusaha UKM harus memahami pentingnya internet bagi kemajuan usaha Anda.

Kemudahan dalam penjualan

Melakukan penjualan melalui internet cenderung lebih mudah. Anda tidak perlu mengatur kapan waktunya buka toko atau repot mengatur gaji lembur untuk karyawan Anda. Selain itu, melakukan penawaran produk melalui internet dipandang sangat nyaman untuk para pelanggan. Mereka dapat “melihat-lihat” produk Anda melalui toko online Anda kapan pun dan di manapun, sekaligus memesannya ketika mereka sudah merasa nyaman dengan produk Anda.

Jangkauan pasar yang lebih luas

Internet membuat segala yang jauh menjadi lebih dekat, begitu juga dengan penjualan produk. Anda dapat menjual produk Anda ke manapun hingga ke pelosok negeri tanpa perlu membuka cabang sehingga target market Anda menjadi lebih luas. Bukan tidak mungkin Anda juga dapat membuka pintu ekspor produk Anda melalui jaringan distributor di negara-negara lain.

Hemat biaya

Menjual produk UKM melalui internet menghabiskan dana lebih sedikit daripada harus membuka toko cabang fisik. Anda tidak perlu membeli atau menyewa toko untuk menjual produk Anda. Toko online Anda juga tidak perlu membeli stok display untuk setiap toko Anda. Dengan demikian, Anda dapat menyesuaikan stok pesanan sesuai dengan permintaan sehingga pengeluaran kebutuhan setiap bulan dapat ditekan seminimal mungkin.

Personalisasi pasar

Dengan mengenal internet, Anda tak hanya dapat menjual produk Anda ke pasar yang lebih tepat, tetapi juga mengetahui tren pasar terkini. Pemantauan produk dapat Anda lakukan dengan melihat produk apa yang paling laku terjual, serta melihat riwayat pembelian seseorang. Dengan demikian, Anda dapat mengetahui apa yang menjadi kesukaan pelanggan Anda serta mampu menciptakan strategi pemasaran berikutnya.

Hubungan dengan pelanggan yang lebih intens

Internet dapat membangun hubungan dengan pelanggan yang lebih intens. Pelanggan dapat bebas bertanya mengenai produk Anda tanpa perlu Anda awasi setiap saat. Ketika pelanggan telah membeli produk Anda, Anda dapat mengirimkan email follow-up yang berisi konfirmasi transaksi serta ucapan terima kasih kepada pelanggan. Dengan mengirimkan email kepada para pelanggan, maka akan tercipta hubungan yang lebih dekat dengan mereka. Para pelanggan yang merasa nyaman berbelanja di UKM Anda akan mengulangi pembelian serta memberikan review pelanggan yang bagus sehingga dapat membantu Anda membangun ketertarikan publik terhadap produk Anda.

Itulah beberapa alasan mengapa UKM harus sadar internet. Dengan memahami teknologi yang ada, diharapkan Anda mampu memanfaatkan hal tersebut untuk mengembangkan pasar serta mencari sumber pendapatan baru untuk UKM Anda.

 

Sumber: http://blog.modalku.co.id/2017/11/02/mengapa-ukm-harus-sadar-internet/

Scroll to top