Month: March 2018

21 March, 2018

Perpres Baru Bakal Ubah Peta Pengadaan Barang/Jasa

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Prabowo mengatakan, ada sejumlah kebijakan baru dalam peraturan presiden terbaru tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang bakal mengubah peta pengadaan pemerintah.

Salah satunya adalah kewajiban K/L/D/I untuk membentuk unit kerja pengadaan barang/jasa  (UKPBJ) yang berfokus mengurusi pengadaan. UKPBJ adalah transformasi unit layanan pengadaan (ULP) yang diantaranya memiliki peran melakukan pembinaan, pemilihan penyedia dan pengelolaan sistem informasi.

“Unit ini merupakan sebuah unit permanen struktural yang diisi oleh orang yang kompeten dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, tersertifikasi dan terus-menerus memikirkan pengadaan.” tutur Agus dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pengadaan Barang/Jasa, Senin (19/03) di Denpasar, Bali.

Maka, personil yang tadinya hanya bekerja paruh waktu akhirnya bisa bekerja penuh waktu sebagai pengelola pengadaan secara profesional. Dari sinilah UKPBJ akan berperan penting dalam mengubah paradigma pengadaan nasional dengan mendorong pembentukan pasar pengadaan yang sehat dan kredibel melalui ekstensifikasi e-kaktalog.

“Suasana tender akan dikurangi, lalu non tender akan dinaikan dengan mekanisme e-katalog. Saat ini kewenangannya masih di LKPP, tapi ke depan akan didelegasikan ke daerah melalui katalog daerah dan juga kementerian/lembaga melalui katalog sektor.” terang Agus.

Apabila hal itu terwujud, maka pemerintah akan memiliki pasar pengadaan yang sangat besar dengan nilai transaksi yang sangat besar.  Sebagai gambaran, total nilai transaksi pengadaan melalui e-purchasing dari 2012-2018 telah mencapai Rp160 triliun. Sementara di 2017 nilainya adalah Rp.46 triliun.

Pada akhirnya, unit ini akan menjadi center of excellence dalam pengadaan barang/jasa yang salah satu outputnya adalah menjadikan pengadaan sebagai profit center. Profit dalam hal ini adalah bahwa ketika pemerintah membelanjakan uang negara maka ada tiga capaian yang didapatkan.

“Pertama, belanja negaranya efisien, tepat sasaran dan sesuai perencanaan. Kedua, persaingan usaha dan daya saing nasional terbangun. Ketiga, public delivery ke masyarakat tercipta dengan baik sehingga masyarakat mendapatkan manfaat yang besar dari spending pemerintah.”

 

Sumber: LKPP

7 March, 2018

Fintech Dilarang Talangi Dana Pinjaman

Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) menyebutkan pelaku industri teknologi finansial (Financial technology/Fintech) bidang usaha layanan pinjam meminjam uang tidak boleh menalangi dana pemberi pinjaman.

“Dalam Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 dijelaskan bahwa dari sisi pelaku tidak boleh menjamin atau menalangi,” kata Wakil Ketua Umum Aftech Adrian Gunadi dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (6/3/2018).

Risiko kehilangan dana karena gagal bayar yang dihadapi oleh pemberi pinjaman melalui tekfin pinjam meminjam uang tersebut telah menjadi perhatian OJK.

Untuk meminimalisir risiko tersebut, Aftech menekankan mengenai peran penting asuransi penjaminan sebagai bagian yang tidak terlepas dari model bisnis tekfin.

Adrian mengatakan perusahaan yang menjalankan bisnis penjaminan kredit seperti Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) cukup akomodatif dengan industri tekfin.

“Jamkrindo dan Askrindo sampai jemput bola. Ini yang harusnya lebih banyak didukung, bahwa asuransi penjaminan penting untuk menunjang tekfin pinjam meminjam uang,” ucap dia.

Adrian juga mengatakan bahwa perusahaan penjaminan dan asuransi di Indonesia sudah lebih progresif dibandingkan dengan negara lain.

“Asuransi penjaminan di negara-negara lain, seperti China dan AS, belum banyak yang menutupi. Indonesia termasuk yang progresif dalam kaitannya dengan tekfin,” kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, CEO Modalku Reynold Wijaya mengakui bahwa dalam kasus terburuk sangat mungkin pemberi pinjaman kehilangan uang ketika berinvestasi melalui platform fintech pinjam meminjam uang.

Reynold mendorong para pemberi pinjaman untuk memahami risiko pendanaan dan memilih platform fintech pinjam meminjam uang yang terpercaya.

 

Sumber: Okezone

7 March, 2018

UMKM Naik Kelas dengan Program Excelloka

Excellence Asia, perusahaan teknologi yang memberikan jasa pelatihan bagi perusahaan atau individu sesuai dengan kebutuhan meluncurkan program baru dengan nama Exelloka. Program ini membantu usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk naik kelas ke industri besar.

CEO dan Co-Founder Excellen Asia, Viktor Yanuar menjelaskan, sebuah perusahaan di sektor mikro, kecil, menengah atau besar harus berinvestasi ke sumber daya manusia (SDM). Alasannya, dengan berinvestasi ke SDM maka pertumbuhan usaha akan berkelanjutan.

Disinilah Excellence Asia hadir. perusahaan yang merupakan salah satu start up yang masuk dalam jajaran IDX incubator ini membantu perusahaan untuk berinvestasi pada sumber daya manusia.

“Ada lebih dari 100 tenaga pengajar atau trainer yang menawarkan metode pelatihan di platform kami,” tuturnya usai membuka perdagangan saham di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (6/3/2018).

Viktor menyebutkan, Excellence Asiahadir untuk ciptakan sistem ekonomi digital yang baik dan juga berkesinambungan.

“Itu sebabnya Excellence Asia hadir untuk memberikan pilihan kepada bisnis dan individu untuk mendapatkan pelabuhan. Sehingga nanti kami dapat menciptakan ekosistem pelatihan yang berkesinambungan untuk UMKM Indonesia,” ujarnya.

Untuk mendorong UMKM Indonesia, Excellence Asia meluncurkan program yang disebut Excelloka. Program ini memberikan pelatihan berkualitas secara berkesinambungan kepada UMKM.

“Pada kesempatan kali ini juga, kami luncurkan Excelloka yaitu program pelatihan berkualitas secara berkesinambungan.” jelas dia.

“Semua UMKM bisa ikut, manufaktur, benkel, laundry, trading, toko, semua bisa ikut. Kami siapkan kurikulum dan metode pengukuran keberhasilan (SBM-ITB) dan good news lagi, ini semua gratis. Mari kita wujudkan UMKM naik kelas,” tutupnya.

 

Sumber: Liputan6

7 March, 2018

Kadin: Pertanian Harus Jadi Tulang Punggung Ekonomi Indonesia

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan menggelar Jakarta Food Security Summits (JFSS) ke-4 pada 8-9 Maret 2018 di Jakarta Convention Center (JCC). Acara itu menyasar tema Pemerataan Ekonomi Sektor Pertanian, Peternakan dan Perikanan melalui Kebijakan dan Kemitraan.

Adapun penyelenggaraan JFSS ke-4 itu akan bertepatan dengan ulang tahun Kadin yang ke-50 tahun.

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani mengatakan, pertanian, peternakan dan perikanan adalah sektor yang penyerapan tenaga kerjanya paling banyak, tapi sumbangsihnya terhadap pertumbuhan ekonomi negara kecil.

“Sektor-sektor tersebut adalah sektor yang penyerapan tenaga kerjanya paling banyak, hampir 50 juta, sekitar 32 persen. Tapi pertumbuhan pdb-nya tiap tahun hanya 3-4 persen,” tukasnya saat konferensi pers di Menara KADIN, Jakarta, Selasa (6/3/2018).

Dia menginginkan, ketiga sektor tersebut, terutama pertanian, dapat menjadi alat pemerataan ekonomi melalui sistem kebijakan dan kemitraan.

Kadin sendiri sejauh ini telah bekerjasama dengan 24 perusahaan. Rosan mengungkapkan, ia hendak menerapkan pola kemitraan tersebut di seluruh komoditas lainnya.

Lebih lanjut dia berharap, pertanian bisa menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia, yang mana juga berperan dalam perluasan lapangan kerja.

“Kita sudah bermitra dengan sekitar 430 ribu petani. Ke depannya, kita ingin merangkul 1 juta petani untuk diajak bekerjasama,” pungkas dia.

 

Sumber: Liputan6

7 March, 2018

Pembentukan Jamkrida Baru Masih Tersendat

Industri penjaminan kredit masih punya potensi yang besar, termasuk di daerah. Namun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengakui bahwa pembentukan perusahaan penjaminan kredit daerah alias jamkrida terbilang stagnan.

Menurut Bambang W. Budiawan, Kepala Departemen Pengawas IKNB II OJK, pembentukan jamkrida sebenarnya tidak tergolong berat. Pasalnya, modal minimal untuk membentuk jamkrida tak besar, yakni Rp 25 miliar.

Ia menilai, dengan manfaat yang bisa didapat dari jamkrida di daerah, seharusnya modal sebesar itu tak mesti jadi soal. “Namun, kenyataannya di lapangan masih terkendala karena berbagai penyebab,” kata dia belum lama ini.

Salah satunya, lantaran sejumlah provinsi masih belum memiliki peraturan daerah untuk dijadikan dasar hukum bagi pembentukan jamkrida. Padahal, jamkrida merupakan badan usaha milik daerah yang dimiliki oleh pemerintah provinsi.

Kendati ada provinsi yang sudah punya dasar hukum, namun tetap saja upaya pembentukan jamkrida tak mudah. “Ada pemprov yang semangat untuk mendirikan jamkrida tapi masih terkendala persertujuan dari DPRD-nya,” lanjut dia.

Sejauh ini, regulator terus menggerakkan jaringan di daerah untuk mendorong pemerintah daerah merealisasikan pembentukan jamkrida. Hingga saat ini, baru ada 18 provinsi yang sudah mengoperasikan  jamkrida di wilayahnya.

 

Sumber: https://keuangan.kontan.co.id/news/pembentukan-jamkrida-baru-masih-tersendat

Scroll to top