Latest News

21 March, 2018

Perpres Baru Bakal Ubah Peta Pengadaan Barang/Jasa

By Felani Galih PrabawaIn Beritawith Comments Off on Perpres Baru Bakal Ubah Peta Pengadaan Barang/Jasa

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Prabowo mengatakan, ada sejumlah kebijakan baru dalam peraturan presiden terbaru tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang bakal mengubah peta pengadaan pemerintah.

Salah satunya adalah kewajiban K/L/D/I untuk membentuk unit kerja pengadaan barang/jasa  (UKPBJ) yang berfokus mengurusi pengadaan. UKPBJ adalah transformasi unit layanan pengadaan (ULP) yang diantaranya memiliki peran melakukan pembinaan, pemilihan penyedia dan pengelolaan sistem informasi.

“Unit ini merupakan sebuah unit permanen struktural yang diisi oleh orang yang kompeten dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, tersertifikasi dan terus-menerus memikirkan pengadaan.” tutur Agus dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pengadaan Barang/Jasa, Senin (19/03) di Denpasar, Bali.

Maka, personil yang tadinya hanya bekerja paruh waktu akhirnya bisa bekerja penuh waktu sebagai pengelola pengadaan secara profesional. Dari sinilah UKPBJ akan berperan penting dalam mengubah paradigma pengadaan nasional dengan mendorong pembentukan pasar pengadaan yang sehat dan kredibel melalui ekstensifikasi e-kaktalog.

“Suasana tender akan dikurangi, lalu non tender akan dinaikan dengan mekanisme e-katalog. Saat ini kewenangannya masih di LKPP, tapi ke depan akan didelegasikan ke daerah melalui katalog daerah dan juga kementerian/lembaga melalui katalog sektor.” terang Agus.

Apabila hal itu terwujud, maka pemerintah akan memiliki pasar pengadaan yang sangat besar dengan nilai transaksi yang sangat besar.  Sebagai gambaran, total nilai transaksi pengadaan melalui e-purchasing dari 2012-2018 telah mencapai Rp160 triliun. Sementara di 2017 nilainya adalah Rp.46 triliun.

Pada akhirnya, unit ini akan menjadi center of excellence dalam pengadaan barang/jasa yang salah satu outputnya adalah menjadikan pengadaan sebagai profit center. Profit dalam hal ini adalah bahwa ketika pemerintah membelanjakan uang negara maka ada tiga capaian yang didapatkan.

“Pertama, belanja negaranya efisien, tepat sasaran dan sesuai perencanaan. Kedua, persaingan usaha dan daya saing nasional terbangun. Ketiga, public delivery ke masyarakat tercipta dengan baik sehingga masyarakat mendapatkan manfaat yang besar dari spending pemerintah.”

 

Sumber: LKPP

Scroll to top