Month: April 2018

27 April, 2018

Pengamat: Adanya Batas Waktu Bagi Pph Final UKM Itu Positif

Selain menyiapkan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final untuk UKM jadi 0,5% dari 1%, dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) 46, pemerintah juga bakal mengatur batas waktu bagi wajib pajak (WP) orang pribadi (OP) maupun WP badan UKM untuk menggunakan tarif PPh Final.

Nantinya, WP hanya akan diberikan waktu hingga beberapa tahun untuk membayar pajak dengan tarif PPh final dan melaksanakan pencatatan. Rencananya, untuk WP OP UKM akan dibatasi sampai enam tahun. Sementara, untuk WP Badan UKM selama tiga tahun.

Pengamat pajak sekaligus Managing Partner Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Darussalam mengatakan, PPh Final atas UKM pada dasarnya merupakan suatu jenis kebijakan presumptive tax, yaitu suatu pengenaan pajak berdasarkan suatu indikator lain di luar penghasilan neto.

Model pajak seperti ini memiliki kelemahan, yaitu UKM bisa jadi tetap berada dalam rezim tersebut dalam jangka waktu lama dan tidak mengikuti sistem yang berlaku secara umum.

Dengan demikian, tujuan untuk ekstensifikasi dan mengikis informalitas dalam sistem pajak sulit terwujud.

“Oleh karena itu, model presumptive juga sebaiknya bersifat temporer (sementara). Adanya ide untuk memberikan batas waktu bagi pajak final merupakan sesuatu yang positif,” kata Darussalan kepada KONTAN, Rabu (25/4).

Kelemahan lainnya, pajak yang dibayarkan oleh UKM bisa jadi tidak mencerminkan ability to pay-nya karena misal dalam keadaan merugi dia masih tetap dikenakan pajak.

Meski adanya batasan ini dinilai positif, hal ini juga perlu diimbangi dengan strategi pembinaan WP UKM oleh DJP untuk mempersiapkan pembukuan. Adapun perlu terdapat pemberian opsi bagi UKM yang sudah pembukuan dapat tetap melakukan kewajiban pajaknya berdasarkan tarif umum dengan basis penghasilan neto.

Darussalam mengatakan, bagaimanapun juga, UKM pada umumnya belum melakukan pembukuan sehingga penghasilan neto sulit untuk diketahui secara pasti. Untuk memberikan kemudahan bagi UKM serta upaya untuk mengurangi shadow economy dalam sistem pajak, model presumptive tax seperti halnya PPh Final atas peredaran bruto UKM tersebut, menjadi suatu terobosan yang diperlukan.

 

Sumber: http://nasional.kontan.co.id/news/pengamat-adanya-batas-waktu-bagi-pph-final-ukm-itu-positif

27 April, 2018

Inkubator Bisnis Ikopin Dorong UKM Mulai Ekspor

Untuk mendorong pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) masuki pasar ekspor, Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan Ikopin gelar pelatihan bagi UKM. Pelatihan ini menjelaskan persyaratan teknis dalam memasarkan produknya ke luar negeri.

“Saat ini begitu besar dan terbuka peluang bagi UKM untuk melakukan ekspor. UKM harus paham teknis dalam melakukan ekspor karena sekarang ada ancaman banjirnya barang impor dan begitu mudahnya melakukan impor seperti misalnya dari China,” kata Indra Fahmi, Direktur Pusat Inkubator Bisnis & Kewirausahaan Ikopin (PIBI Ikopin)  dalam siaran pers, Senin (23/4).

Praktisi Ekspor dan Trainer di Pusat Pelatihan Ekspor Indonesia Nur Hidayat bilang calon eksportir juga wajib mempelajari berbagai jenis dokumen produk ekspor yang harus dipersiapkan. Selain itu, biaya dan harga jual produk ekspor, jenis barang yang bisa diekspor, dan jenis-jenis pengangkutan produk ekspor.

Calon eksportir juga harus memahami cara pengiriman ekspor, komponen biaya ekspor, menentukan harga jual ekpor, dan jaringan yang memudahkan terjadinya ekspor barang.

Ia berharap dengan memahami hal itu pelaku UKM dapat memahami seluk beluk dalam melakukan ekspor. Juga bersemangat untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas produknya yang berorientasi ekspor.

 

Sumber: http://peluangusaha.kontan.co.id/news/inkubator-bisnis-ikopin-dorong-ukm-mulai-ekspor

27 April, 2018

Industri asuransi kredit dan penjaminan diproyeksi tumbuh di atas 10%

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memprediksi industri asuransi kredit dan penjaminan bisa berkembang pesat di waktu mendatang. Hal ini didukung oleh banyaknya segmentasi pasar yang belum digarap oleh pelaku industri.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam pengembangan dan peningkatan daya saing industri perasuransian nasional di antaranya dengan terus memaksimalkan ceruk pasar yang belum digali secara optimal.

Lalu, memperluas pemasaran produk asuransi sehingga bisa menjangkau layanan ke seluruh lapisan masyarakat, khususnya dalam mempersiapkan diri memasuki pemasaran produk yang dipasarkan oleh financial technology (fintech).

“Kolaborasi dengan lembaga keuangan lain menjadi hal yang penting karena perusahaan asuransi tidak bisa hidup sendiri,” kata Wimboh di Jakarta, Selasa malam (24/4).

Wimboh optimistis dengan masih banyaknya potensi bisnis yang bisa digali menjadi pendorong semakin berkembang pesatnya industri asuransi kredit maupun penjaminan. Contohnya saja, kata dia, dari kredit usaha rakyat (KUR) yang besar menjadi segmentasi yang positif lalu juga saat ini dan masa mendatang dengan banyaknya proyek turut jadi katalis positif.

“Kami masih optimis tahun ini asuransi kredit dan penjaminan bisa tumbuh dobel digit, bisa jadi 10%, bahkan lebih,” kata Wimboh

Plus, gencarnya penggunaan kanal teknologi juga akan turut mendukung bisnis ini semakin berkembang sehingga dari sisi pelayanan akan semakin cepat. Begitupun asuransi kredit, ceruk pasar yang bisa diambil pelaku industri masih luas sekali seperti misalnya kredit-kredit mikro di daerah.

Senada, Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Dadang Sukresna juga menilai asuransi kredit bisa tumbuh lebih dari 10%. Ambil contoh, sampai akhir 2017, asuransi kredit naik 10,8% menjadi Rp 5,17 triliun.

“Kami juga melihat demikian, masih banyak potensi pasarnya. Untuk penjaminan dengan proyek yang semakin banyak tentu bisa mendorong. Begitupun juga rencana KUR yang besar,” kata Dadang di kesempatan yang sama.

 

Sumber: http://keuangan.kontan.co.id/news/industri-asuransi-kredit-dan-penjaminan-diproyeksi-tumbuh-di-atas-10

10 April, 2018

Himbara Anggarkan Pembiayaan Rp 10,6 Triliun buat Penggilingan Padi

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mangadakan rapat koordinasi terbatas terkait pembiayaan KUR (kredit usaha rakyat) untuk revitalisasi penggilingan padi dan dryer.

Rapat ini dihadiri oleh Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti dan beberapa perwakilan perbankan dari Himpunan Bank Milik Negara ([Himbara ] (3187098 “”)) antara lain BNI, BRI, serta Mandiri.

Direktur jaringan dan layanan BRI, Osbal Saragih, mengatakan, pihaknya bersama anggota bank Himbara bakal memberikan pembiayaan pengadaan penggilingan dan dryer melalui kredit usaha rakyat (KUR) untuk Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi). Adapun besaran plafon yang disiapkan untuk sektor itu sebesar Rp 10,6 triliun.

“Ada prospek pembiayaan diberikan ke kita oleh Perpadi, kita siap di lapangan untuk melakukan karena setiap hari kita sudah melakukan hal seperti itu. KUR kita sudah ada plafonnya, Rp 10,6 triliun, dari Rp 120 triliun pembiayaan KUR tahun ini. Rp 10,6 triliun itu khusus untuk yang kecil ya,” ujar dia di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (6/4/2018).

Osbal mengatakan, penyaluran KUR ini sangat dibutuhkan oleh para pengusaha untuk melengkapi kebutuhan penggilingan dan dryer. Sebab, pada beberapa waktu lalu pengusaha sempat mengeluhkan kekurangan dryer saat musim hujan membuat produksi pertanian menurun drastis.

“Karena melihat kondisi para pengusaha di lapangan bahwa ini ada disebut kebutuhan ini. Kemarin musim panen, kemudian ada musim hujan ada kendala. Lalu mereka menawarkan kita mengelola, bagaimana perbankan bisa terlibat untuk membantu kesulitan ini. Dan Pak Menko (Darmin Nasution) bisa membantu hal itu, mengoordinasikan untuk hal itu,” ujar dia.

Namun demikian, Osbal belum dapat menjelaskan lebih lanjut bagaimana skema penyaluran KUR untuk pengusaha pertanian ke depan. Hal tersebut masih akan dikoordinasikan kembali dengan berbagai pihak pada Rabu, 11 April 2018 mendatang di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian.

“Nanti kita akan lihat, karena kita masih menentukan model. Nanti Perpadi akan mengajukan model 1 dan model 2. Ini masih mencari bentuk. Sedang akan dibentuk tim teknis oleh Pak Menko, dan mungkin hari Rabu kita kumpul lagi,” ujar dia.

 

Sumber: https://www.liputan6.com/bisnis/read/3432017/himbara-anggarkan-pembiayaan-rp-106-triliun-buat-penggilingan-padi

2 April, 2018

OJK: Tak Ada Halangan bagi Perbankan Capai Target Pertumbuhan Kredit

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan pertumbuhan kredit perbankan mencapai kisaran 10-12 persen pada tahun 2018 ini. Regulator pun optimistis perbankan dapat mencapai target tersebut.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana menuturkan, optimisme perbankan tersebut terlihat dari Rencana Bisnis Bank (RBB) yang diajukan kepada regulator pada tahun ini. Dalam RBB, perbankan nasional mematok target pertumbuhan kredit mencapai 12 persen.

“Di RBB, pertumbuhan kredit mereka targetkan kira-kira 12 persen, lebih optimis dari tahun lalu yang mencapai 11,5 persen,” kata Heru dalam media briefing di Jakarta, Kamis (29/3/2018).

Heru menjelaskan, pada tahun 2017 lalu industri perbankan masih melakukan konsolidasi. Karena itulah, pertumbuhan kredit cenderung tertekan karena bank pun selektif dalam menyalurkan kredit dan masih melakukan pemberesan terhadap kredit-kredit yang bermasalah.

Meskipun demikian, Heru memandang konsolidasi yang dilakukan perbankan secara perlahan telah selesai pada tahun ini. OJK pun menargetkan seluruh proses konsolidasi perbankan dapat rampung pada akhir Maret 2018 ini.

Dengan demikian, perbankan kemudian dapat fokus untuk menyalurkan kredit. Pada akhirnya, perbankan dapat turut mendukung pemerintah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi.

“Tahun lalu lebih banyak konsolidasi, tapi dari waktu ke waktu konsolidasi perbankan semakin oke. Saya targetkan akhir Maret 2018 sudah lakukan itu (selesai konsolidasi), sehingga perbankan siap untuk tumbuh,”

jelas Heru. Heru mengungkapkan, beberapa sektor yang pada tahun lalu mengalami kontraksi pun sudah menunjukkan perbaikan. Ia menyebut, sektor-sektor tersebut antara lain pertambangan dan perkebunan.

Kondisi sektor pertambangan, imbuh Heru, saat ini pun telah menunjukkan perbaikan secara perlahan. Ini terlihat salah satunya dari harga batu bara yang sudah mengalami penguatan dalam beberapa waktu terakhir.

Selain itu, rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) perbankan pun sudah jauh di atas profilnya, yakni 23 persen. Dari sisi likuiditas pun tidak ada gangguan. Apabila semua indikator kesehatan dan kekuatan sudah terpenuhi, maka OJK mempersilakan bank untuk tumbuh. Hal ini cenderung belum terjadi pada tahun 2017 lalu, sejalan dengan konsolidasi yang dilakukan perbankan.

“Kalau semua sudah oke, maka silakan tumbuh,” sebut Heru.

 

Sumber: https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/29/150214626/ojk-tak-ada-halangan-bagi-perbankan-capai-target-pertumbuhan-kredit

2 April, 2018

OJK: Kalau Tidak Kolaborasi, Perbankan Bisa Tergilas Fintech

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong perbankan agar dapat melakukan kolaborasi dengan perusahaan layanan keuangan berbasis teknologi alias financial technology (fintech). Hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi yang mengubah perilaku masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana menyebut, di era digital seperti saat ini, mau tidak mau kolaborasi antara perbankan dengan fintech harus terwujud. Kalau tidak, maka perbankan bisa terlibas oleh fintech.

“Kalau mereka tidak mau kolaborasi, akan terlibas oleh perkembangan fintech,” kata Heru dalam media briefing di Jakarta, Kamis (29/3/2018).

Untuk mendorong akselerasi kolaborasi tersebut, OJK akan segera menerbitkan aturan mengenai layanan perbankan digital. Heru menyebut, aturan tersebut akan berbentuk Peraturan OJK (POJK). Meskipun demikian, ia tidak merinci lebih lanjut mengenai isi aturan yang akan diterbitkan tersebut. Selain itu, Heru juga tidak menyebut secara pasti kapan POJK tersebut bakal terbit.

“Kami mendorong penuh bank-bank kolaborasi dan kerja sama dengan fintech, karena eranya memang seperti itu. Sedikit lagi peraturannya keluar,” sebut Heru.

Sebelumnya, OJK telah menerbitkan POJK mengenai fintech yang bergerak di bidang peer-to-peer lending. Aturan tersebut, yang tertuang dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) terbit pada akhir 2016 lalu.

Aturan ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan industri fintech peer-to-peer lending sebagai alternatif sumber pembiayaan baru bagi masyarakat. Ini khususnya bagi masyarakat yang belum dilayani maksimal oleh industri keuangan konvensional, seperti perbankan, pasar modal, perusahaan pembiayaan, dan modal ventura.

Penyelenggara fintech peer-to-peer lending diharapkan dapat membuka akses dana pinjaman, baik dari luar negeri maupun dari berbagai daerah di dalam negeri kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, penyelenggara fintech peer-to-peer lending juga diharapkan dapat memperbaiki tingkat keseimbangan dan mempercepat distribusi pembiayaan bagi UMKM ke berbagai daerah. Penyelenggara peer-to-peer lending dalam POJK ini dikelompokkan sebagai lembaga jasa keuangan lainnya, yang masuk dalam ranah pengawasan sektor industri keuangan non-bank (IKNB).

 

Sumber: https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/29/162700626/ojk–kalau-tidak-kolaborasi-perbankan-bisa-tergilas-fintech

2 April, 2018

OJK Ingin Seluruh Unit Usaha Syariah BPD Bergabung

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Heru Kristiyana menyatakan, pihaknya terus mendorong perkembangan keuangan syariah nasional. Ini termasuk pula perkembangan industri perbankan syariah.

Pengembangan industri perbankan tidak hanya terbatas pada bank syariah yang merupakan anak usaha bank umum atau bank syariah independen, yang berdiri sendiri. Heru menuturkan, regulator juga ingin mengembangkan unit-unit usaha syariah (UUS) yang dimiliki oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD).

“OJK berkomitmen memperkuat dan mengembangkan perbankan syariah. Diarahkan agar bisa tumbuh, apalagi hampir setiap bank punya UUS, termasuk BPD,” ujar Heru pada acara media briefing di Jakarta, Kamis (29/3/2018).

Heru menuturkan, OJK menginginkan agar seluruh UUS yang dimiliki BPD dapat merger menjadi satu. Dengan demikian, akan muncul sebuah bank syariah yang besar dan kuat.

Merger UUS BPD tersebut pun dirasa akan lebih murah biayanya ketimbang UUS BPD harus melakukan spin off menjadi bank syariah. Selain itu, dengan bergabungnya UUS BPD tersebut pun bisnisnya akan tumbuh secara signifikan.

“Daripada modal untuk spin off, lebih baik bersatu. Kalau UUS bersatu, merger, akan jadi bisa besar,” jelas Heru.

Di samping itu, apabila seluruh UUS BPD disatukan dengan skema merger, maka operasionalnya dapat didorong agar lebih prudent. UUS BPD Pun dapat memperbaiki diri untuk mendukung pertumbuhan dan bersaing dengan bank-bank konvensional.

Tidak hanya itu, baik aset maupun permodalan pun akan semakin kuat. Hal ini juga memperhatikan pendapatan asli daerah (PAD) masing-masing provinsi yang berbeda-beda.

Dengan PAD pemerintah provinsi yang beragam tersebut, kemampuan untuk melakukan spin off UUS BPD juga semakin beragam. Apabila satu pemerintah provinsi memiliki PAD yang relatif kecil, akan semakin sulit bagi UUS BPD untuk spin off.

“Aturannya memang harus spin off, kalau dimerger akan bisa jadi (bank syariah yang) sangat besar. Asetnya akan besar. Bank itu akan jadi besar dan kuat,” ujar Heru.

 

Sumber: https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/29/164748126/ojk-ingin-seluruh-unit-usaha-syariah-bpd-bergabung

Scroll to top