Latest News

5 December, 2018

Sinergi Fintech dan Bank Kunci Hadapi Revolusi Industri 4.0

By Felani Galih PrabawaIn Beritawith Comments Off on Sinergi Fintech dan Bank Kunci Hadapi Revolusi Industri 4.0

Sinergi merupakan kunci jawaban dalam menghadapi revolusi industri keuangan 4.0 yang saat ini tengah berlangsung. Kehadiran perusahaan finansial berbasis teknologi (financial technology/fintech) diyakini tidak akan menggerus kehadiran perbankan yang sudah lebih dulu eksis, melainkan persaingan di antara keduanya diharapkan bisa membawa padu padan dalam meningkatkan inklusi keuangan.

Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Institute Sukarela Batunanggar mengemukakan, ada tiga opsi yang bisa dilakukan oleh fintech dan perbankan agar keduanya tidak saling membunuh. Pertama, bagaimana keduanya bisa bersaing sehat dan tumbuh dinamik. Kedua, jalin kolaborasi yang mana ini diakui OJK lebih diharapkan terjadi supaya fintech dan incumbent bisa menemukan win-win solution. Ketiga, dengan pasar yang masih unbank, di mana pembiayaan UKM masih kecil, maka keduanya bisa koeksis atau saling berjalan bersama.

“Masing-masing (fintech dan perbankan) punya sasaran pasar dan value yang berbeda. Ini perlu redefinisi dari model dan proses bisnis ke depan,” ungkapnya saat menjadi keynote speech pada seminar “Fintech Outlook-Kompetisi Bank vs Non Bank” yang diselenggarakan oleh Harian Investor Daily, di Jakarta, Selasa (10/4).

Level inklusi keuangan saat ini baru menyentuh 36 persen dari penduduk dewasa yang memiliki rekening di bank. Target ke depan diharapkan meningkat mencapai 75 persen di tahun 2019. Dengan fintech dan transformasi di perbankan diyakini target tersebut bisa tercapai. Pasalnya, kehadiran fintech bisa mengisi gap yang masih ada di dasar piramida. Sementara, kekuatan perbankan bisa membantu percepatan dari target tersebut.

“Kue (pasar keuangan) yang harus dibagi masih sangat besar. Ini tantangan dan peluang yang perlu dioptimalkan. Kami mencermati inovasi ini di mana kerja sama ini akan saling menguntungkan bagi fintech dan perbankan,” kata Sukarela.

Fintech, sambung Sukarela dalam dua sisi sudah berhasil meredifinisi model bisnis dan memberikan ekspektasi konsumen yang lebih tinggi. Di mana, hal tersebut merupakan tantangan bagi industi jasa keuangan incumbent. Tapi, perlu diakui ada yang belum berhasil yakni dari sisi infrastruktur dan biaya.

“Satu permasalahan kelemahan struktural sektor keuangan kita masih sangat sallow, ibarat kolam masih dangkal, ukurannya 74 persen total pelayanan jasa keuangan didominasi perbankan, banking driven system dan dua per tiganya didominasi bank besar. Ibarat kolam dangkal dan kecil kalau lempar batu dan disitu ada sampan maka langsung guncang dan tenggelam,” pungkas Sukarela.

Lebih lanjut, berkaca dari krisis finansial Asia 1997-1998 dan krisis finansial global, Sukarela yang pernah bertugas di bidang pengawasan, regulasi dan stabilitas jasa keuangan berpesan bahwa yang menjadi akar masalah di sektor jasa keuangan adalah soal pengembangan dari sisi sumber daya manusia. Di mana, sektor keuangan di Indonesia perlu diakui masih kurang menyentuh sisi manusia.

“Belajar dari krisis finansial dan negara yang memiliki sistem keuangan yang resilience, mereka punya akar kuat kepada people development. Nah, fintech akan diuji oleh waktu. Model bisnis industri ke depan yang masih bisa bertahan keberlangsungannya, yakni yang orientasinya ke profit tidak akan sustainable lama dan itu sudah kita saksikan,” ujar ia.

Menyadari tantangan tersebut, OJK diakuinya memiliki komitmen tinggi mendorong industri digital dan akan lebih proaktif. OJK saat ini sedang membuat grup inovasi layanan keuangan digital dan pengembangan mikro.

OJK, seperti diketahui akan segera menerbitkan peraturan baru terkait layanan fintech. Peraturan ini sudah dinanti para pelaku industri dan masyarakat di tengah perkembangan fintech dalam beberapa tahun terakhir. Inti aturan itu bertujuan melindungi kepentingan konsumen fintech tersebut. Karena itu, OJK akan membuat aturan untuk memastikan industri yang baru berkembang ini lebih transparan.

OJK ingin mengetahui produk-produk fintech yang akuntabel sehingga tidak akan merugikan masyarakat. Untuk itu, semua pelaku dan produk fintech harus terdaftar di OJK. Pendaftaran itu harus memuat data mengetahui nama produk, pengelolanya, pengurus perusahaan fintech, dan lokasinya.

Meski begitu, OJK menjanjikan peraturan baru itu tidak akan membatasi ruang gerak fintech sehingga mengganggu perkembangannya. “Ini berbeda dengan jasa keuangan (konvensional) yang pengawasannya terhadap perusahaan. Kalau fintech, yang diatur adalah produknya,” katanya.

Laporan tahunan Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) mencatat, per Desember 2017 terdata sebanyak 235 perusahaan fintech yang bergerak di Indonesia saat ini. Dari empat model fintech yakni sistem pembayaran (payment), manajemen investasi, peer to peer lending (P2P), hingga crowd funding atau patungan, sistem pembayaran masih mendominasi dengan porsi 39 persen. Namun, jumlah pelaku usaha P2P tumbuh paling pesat dari 15 persen pada awal 2017 menjadi 32 persen di akhir tahun lalu. Sedangkan OJK mencatat, hingga awal tahun ini, penyaluran dana melalui P2P lending mencapai Rp 3 triliun.

Seminar juga dihadiri panelis seperti Imaduddin Santoso (Deputi Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI), Kharim Siregar (Direktur IT PT Bank BTPN Tbk), Kaspar Situmorang (EVP of Digital Center of Excellence PT BRI Tbk), Ryan Kiryanto (Corsec PT BNI Tbk), Calindra da Cunha (Operation Director of TrueMoney Indonesia), dan Setiawan Adhiputra (Director OVO).

 

Sumber: Beritasatu

Scroll to top