Author: admin

8 July, 2019

Pengumuman Pengadaan

Dengan ini diumumkan bahwa PT Jamkrida Jakarta akan melaksanakan pengadaan Aplikasi Software Internal sebagai berikut:

Lingkup Pekerjaan
Proyek : Pengadaan Aplikasi Software Internal

Paket Pekerjaan : 1 unit Pengadaan Aplikasi Software Internal

Metode : 2 Sampul

Alamat Proyek : Gedung Dinas Teknis Lt. 14 Jl. Abdul Muis no 66, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat

Detail terlampir dalam attachment

15 February, 2019

Pengumuman Pemenang Lelang

Dengan ini diumumkan bahwa pemenang lelang
Pengadaan Sewa Kendaraan PT Jamkrida Jakarta terlampir dalam attachment.

31 January, 2019

PENGUMUMAN LELANG

Dengan ini diumumkan bahwa PT Jamkrida Jakarta akan melaksanakan pelelangan Sewa Kendaraan sebagai berikut:

Lingkup Pekerjaan
Proyek : Pengadaan Sewa Kendaraan

Paket Pekerjaan : 10 unit Pengadaan Kendaraan Operasional

Metode : 2 Sampul

Alamat Proyek : Gedung Dinas Teknis Lt. 14 Jl. Abdul Muis no 66, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat

Detail terlampir dalam attachment

22 January, 2018

Kredit produktif dominasi bisnis penjaminan

Industri penjaminan kredit berhasil membukukan pertumbuhan outstanding kredit yang dijamin hingga bulan November tahun kemarin. Di tengah kinerja positif ini, segmen penjaminan kredit produktif masih mendominasi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sampai bulan November 2017 kemarin, jumlah outstanding kredit yang dijamin oleh pelaku usaha di sektor ini mencapai Rp 173,73 triliun. Angka tersebut naik 33,4% dari periode yang sama di tahun sebelumnya yang sebanyak Rp 130,2 triliun.

Nah dari angka tersebut, segmen kredit produktif memang menjadi kontributor terbesar dari outstanding penjaminan yang dicatatkan. Outstanding dari segmen ini mencapai Rp 102,73 triliun. Dengan begitu, segmen kredit produktif berkontribusi 59,1% dari total nilai outstanding penjaminan.

Porsi sebesar itu meningkat dari posisi pada periode yang sama di tahun sebelumnya yang mencapai 54,3%.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) Dian Askin Hatta menilai masih dominannya segmen penjaminan kredit produktif ini tak lepas dari fokus pasar pelaku bisnis penjaminan kredit.

“Dengan fokus ke pengusaha UMKM tentunya kontribusi dari penjaminan kredit produktif lebih besar,” katanya belum lama ini.

Secara pertumbuhan, outstanding penjaminan kredit produktif sendiri meningkat 45,13% secara year on year.

Meski begitu, bukan berarti segmen penjaminan kredit non produktif meredup. Pasalnya selama periode yang sama, outstanding penjaminan kredit dari segmen ini masih menunjukkan peningkatan sebesar 19,3% menjadi Rp 71 triliun.

Sumber : KONTAN

8 November, 2017

Outstanding Penjaminan Kredit Capai Rp 158,9 Triliun

Industri penjaminan kredit masih mencatatkan pertumbuhan kinerja dari jumlah kredit yang dijamin. Dimana volume kredit yang dijamin pelaku bisnis ini masih mampu naik sampai dua digit.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sampai bulan September kemarin, jumlah outstanding kredit yang dijamin mencapai Rp 158,9 triliun. Angka tersebut naik 23,5% dari periode yang sama di tahun lalu yang sebanyak Rp 128,6 triliun.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) Dian Askin Hatta menyebut sejumlah faktor masih menjadi pendorong pertumbuhan angka outstanding kredit yang dijamin. Salah satunya didorong oleh pelaku industri penjaminan yang makin aktif menggali potensi pasar.

ia menilai peranan dari industri penjaminan kredit makin dikenal. Di sisi lain, permintaan untuk produk penjaminan kredit pun semakin meningkat.

Dian menyebut kondisi bisnis di sektor UMKM juga masih bertumbuh secara positif. Diantaranya dari kebutuhan kredit pelaku usaha di segmen ini yang terus meningkat seiring perkembangan usaha.

“Segmen usaha UMKM memang masih menjadi fokus pasar dari para pelaku usaha penjaminan termasuk di daerah,” kata dia belum lama ini.

Peningkatan penetrasi dari pelaku usaha penjaminan kredit juga terlihat dari banyaknya jumlah terjamin. Per akhir kuartal ketiga kemarin, jumlah terjamin telah mencapai 7,8 juta orang. Meningkat dari periode yang sama di tahun lalu yang baru sebanyak 5,3 juta orang.

sumber: kontan

27 September, 2017

Pemerintah Dorong Pembentukan 16 Penjaminan Kredit Daerah

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah bersama Kementerian Dalam Negeri dan Otoritas Jasa Keuangan mendorong pembentukan perusahaan penjaminan kredit daerah (jamkrida) di 16 provinsi.

Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Yuana Sutyowati mengatakan, kementeriannya telah melakukan koordinasi strategis dengan Kemendagri dan OJK guna membentuk 16 jamkrida, terutama di daerah yang belum memiliki jamkrida.

“Kami akan melakukan penguatan akses kelembagaan secara sistemik, termasuk membangkitkan komitmen para kepala daerah khususnya gubernur untuk segera mendirikan Jamkrida,” katanya, mengutip ANTARA, Selasa (19/9).
Adapun, ke-16 provinsi yang belum memiliki jamkrida, yakni Aceh, Kepri, Sumatra Utra, Lampung, Bengkulu, Jambi, DI Yogyakarta, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, dan Maluku Utara.

“Padahal, pembentukan Jamkrida merupakan social engineering yang nyata bagi UMKM agar memiliki akses ke lembaga perbankan terkait perkuatan permodalan,” imbuh Yuana.

Sampai saat ini, telah terbentuk 21 perusahaan jamkrida, dimana 18 di antaranya dimiliki Pemda, seperti Jatim, Bali, Riau, NTB, Jabar, Sumbar, Kalsel, Sumsel, Kalteng, Babel, Banten, NTT, Kaltim, Papua, Jateng, DKI Jakarta, Kalbar, dan Sulsel.
Secara nasional, total aset seluruh Jamkrida sebesar Rp16 triliun, dimana Rp14 triliun merupakan aset Perum Jamkrindo. Selebihnya, sebesar Rp2 triliun merupakan aset 18 Jamkrida dan didominasi oleh PT Jamkrida DKI Jakarta sebesar Rp316 miliar.

Hanya saja, lanjut Yuana, dengan jumlah aset itu, kinerja yang diukur dari jumlah kredit yang dijamin belum optimal. “Untuk itu, lembaga keuangan, khususnya perbankan diharapkan memanfaatkan potensi yang dimiliki PT Jamkrida untuk meningkatkan akses pembiayaan UMKM. Dengan begitu, target pemerintah terkait kredit berjaminan pada 2019 sejumlah 25 persen dapat tercapai,” tutur dia.

Menurut dia, penjaminan kredit di daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses kredit yang berfungsi sebagai penambah keyakinan kreditur terhadap potensi risiko kredit.
“Dampak yang ditimbulkan dengan ada penjaminan kredit adalah peningkatan jumlah kredit yang disalurkan kreditur terhadap debitur khususnya KUMKM, yang diukur dari besaran Gearing Ratio,” terang Yuana.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Hukum Kemendagri Widodo Sigit Pudjianto menargetkan, tahun ini semua provinsi sudah memiliki Jamkrida.

“Karena ini merupakan amanah Presiden RI yang tertuang dalam Nawacita, dimana negara harus hadir dalam pemberdayaan UMKM di seluruh Indonesia,” ucapnya.

Dengan Jamkrida, lanjutnya, ada manfaat besar yang bisa diambil UMKM di antaranya usaha mikro dan kecil untuk mendapatkan kredit tidak harus dengan jaminan atau agunan. Dengan demikian, mereka tidak lagi terjerat rentenir yang mencekik.

“Dengan hadirnya Jamkrida, dengan pinjaman kredit usaha sebesar maksimal Rp20 juta tidak lagi harus menyertakan agunan. Bayangkan saja, dengan modal pendirian Jamkrida sebesar Rp50 miliar, itu sama saja dengan alokasi kredit sebesar Rp250 miliar, lalu dibagi rata-rata kredit Rp5 juta saja, sudah berapa banyak UKM yang terbantu dan terjamin kreditnya,” kata Widodo.

Pelaksana Tugas Kepala Departemen Pengawas IKNB 2B OJK Bambang W Budiman mengungkapkan, modal minimum untuk mendirikan Jamkrida lingkup wilayah usaha nasional sebesar Rp100 miliar, provinsi Rp25 miliar, dan kabupaten/kota Rp10 miliar.

“Prosedurnya, setelah terbentuknya Perda Pendirian Jamkrida dan Perda Penyertaan Modal, maka direksi Jamkrida dapat mengajukan permohonan izin usaha ke OJK sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah dokumen perizinan dinilai memenuhi, dan Direksi-Komisaris telah dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan, maka OJK akan menerbitkan izin usaha kepada Jamkrida,” paparnya.

Namun, ia menambahkan, masih ada beberapa kendala bagi daerah untuk mendirikan Jamkrida, yaitu kurangnya kepedulian pemangku kepentingan terkait di daerah (Pemda dan DPRD), optimalisasi APBD belum optimal untuk memenuhi modal disetor dan keterbatasan SDM yang akan mengelola penjaminan.

“Selain itu, kepala daerah belum memiliki kesepahaman mengenai ketentuan tahapan pembentukan Jamkrida,” pungkas Bambang.

sumber: cnn

 

18 September, 2017

Klaim Industri Penjaminan Capai Rp 403 miliar

Industri penjaminan kredit mengalami tantangan tak mudah akibat persaingan yang makin ketat. Toh, kesehatan dari industri ini diyakini masih akan berada dalam kondisi yang baik.

Per bulan Juli kemarin, OJK-1′>Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah imbal jasa penjaminan yang didapat pelaku usaha mengalami penurunan sebesar 35% secara year on year menjadi Rp 540 miliar.

Padahal selama rentang waktu yang sama, outstanding volume kredit yang dijamin menyentuh angka Rp 154 triliun. Jumlah ini meningkat 27% secara tahunan.

Meski demikian, menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan penjaminan Indonesia (Asippindo) Dian Askin Hatta hal tersebut tak menunjukan kondisi kesehatan industri memudar. Pasalnya, kesehatan bisnis bukan diukur dari imbal jasa penjaminan yang didapat.

“Melainkan dari banyaknya Klaim yang ada di lembaga penjaminan,” kata dia baru-baru ini.

Klaim yang masuk ke industri penjaminan sendiri memang mengalami penurunan. Per Juli kemarin, jumlah Klaim yang dibayar oleh pelaku industri tercatat sebesar Rp 403 miliar. Jumlah ini menyusut 14,2% dari posisi Juli 2016.

Sumber: KONTAN

14 September, 2017

OJK Minta Akademisi Kembangkan Industri Keuangan Syariah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan pentingnya dukungan riset dan keterlibatan akademisi dalam pengembangan industri keuangan syariah di tengah persaingan industri jasa keuangan yang semakin ketat. Dukungan itu dibutuhkan agar pertumbuhan industri keuangan syariah bisa lebih cepat, berkelanjutan dan berdaya saing.

“Untuk mengakselerasi pengembangan industri keuangan syariah kita tidak dapat hanya mengandalkan pertumbuhan yang bersifat organik saja,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam keterangannya, Selasa, 12 September 2017.

Menurut dia, industri keuangan syariah nasional memiliki potensi yang begitu besar untuk terus tumbuh, sehingga perannya semakin dirasakan dalam mendukung perekonomian Indonesia khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

Untuk itu, Wimboh menyatakan OJK bersama pemerintah dan industri jasa keuangan juga bakal meningkatkan literasi keuangan syariah yang disertai dengan inisiatif inklusi keuangan serta mendorong inovasi produk yang lebih friendly. “Upaya ini diharapkan akan lebih memperluas lagi pangsa pasar industri keuangan syariah nasional,” kata dia.

Hingga Juni 2017, kata Wimboh, sektor perbankan syariah memiliki 13 Bank Umum Syariah, 21 Usaha Unit Syariah dan 167 Badan Perkreditan Rakyat Syariah. Pertumbuhan rata-rata aset (year on year) telah mencapai rata-rata 25,02 persen dalam lima tahun terakhir.

Dengan total aset sekitar Rp 387,87 Triliun, industri perbankan syariah mengelola hampir 23,9 juta rekening dana masyarakat, melalui kurang lebih 2600 kantor jaringan di seluruh Indonesia. Aset perbankan syariah tersebut telah mencapai 5,42 persen dari aset perbankan di Indonesia.

Sementara untuk sektor pasar modal syariah, Wimboh berujar berdasarkan data per Juni 2017, jumlah saham yang termasuk daftar efek syariah (DES) mencapai 355 saham atau 59,65 persen dari seluruh saham yang listing di pasar modal. Adapun nilai outstanding dari total 65 sukuk korporasi saat ini adalah Rp 14,66 triliun atau 4,37 persen dari nilai outstanding seluruh sukuk dan obligasi korporasi. Selain itu, terdapat 151 Reksa Dana Syariah dengan total Nilai Aktiva Bersih mencapai Rp 18,91 triliun atau 26,83 persen dari total NAB Reksa Dana.

Pada sektor industri keuangan non-bank syariah, kata dia, terdapat 130 perusahaan yang menyelenggarakan usaha berdasarkan syariah, terdiri dari 58 perusahaan asuransi syariah atau reasuransi syariah, 66 lembaga pembiayaan syariah dan 6 perusahaan penjaminan syariah.

Dari 130 perusahaan dimaksud, perusahaan yang menyelenggarakan usaha syariah secara full pledged baru sebanyak 12 perusahaan asuransi, 26 lembaga pembiayaan syariah dan 2 perusahaan penjaminan. Pada akhir Juni 2017, IKNB Syariah mengelola aset sebesar Rp 97,61 triliun, yang terdiri dari Rp 37,37 triliun dari sektor asuransi dan reasuransi syariah, Rp 59,40 triliun dari sektor pembiayaan syariah, dan Rp 831.78 miliar dari sektor penjaminan syariah.

Sumber: Tempo

13 June, 2017

Penjaminan Kredit Naik Jelang Lebaran

Bulan Ramadan turut memberikan berkah bagi industri penjaminan kredit. Kinerja penjaminan kredit sampai semester I-2017 diprediksi ikut terkerek. Ini karena kredit untuk keperluan produktif dari kalangan UMKM maupun konsumtif dari masyarakat meningkat.

Dus, jumlah kredit yang dijamin pelaku usaha penjaminan kredit makin gemuk. Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) Dian Askin Hatta optimistis, angka outstanding penjaminan kredit sampai tengah 2017 bisa naik 30% dari Rp 116,4 triliun pada semester I-2016. Dengan begitu, outstanding penjaminan bisa mencapai Rp 151,3 triliun pada tengah tahun ini.

Menurut Dian, penjaminan kredit produktif maupun konsumtif sama-sama punya prospek bagus. Kebutuhan konsumsi masyarakat menjelang Lebaran biasanya meningkat sehingga mengerek volume kredit konsumtif. Di sisi lain, kondisi seperti ini menjadi berkah bagi pelaku usaha di berbagai sektor, khususnya segmen UMKM.

Peningkatan konsumsi masyarakat biasanya diikuti upaya UMKM meningkatkan produksi mereka masing-masing.

Sejak kuartal IV-2016, tren penjaminan kredit produktif makin mendominasi. Tren ini berlanjut sampai kuartal I-2017. Data OJK memaparkan, di periode tersebut total outstanding penjaminan kredit Rp 141,7 triliun. Dari jumlah itu, Rp 78,5 triliun merupakan penjaminan kredit produktif dan Rp 3,2 triliun berupa penjaminan kredit non produktif.

Ini terjadi karena meningkatnya penjaminan kredit dari segmen UMKM. Apalagi pemerintah maupun bank menggenjot penyaluran kredit ke segmen ini. Pertumbuhan tersebut diharapkan bisa mengerek outstanding penjaminan kredit 35%-40% dari Rp 133,5 triliun di 2016.

Sumber: Kontan

4 May, 2017

Pelatihan Service Excellence Karyawan PT. Jamkrida Jakarta

Pada hari Sabtu (29/04) silam. Segenap Karyawan dan Direksi mengikuti pelatihan Service Excellence yang bertempat di Ruang Rapat PT. Jamkrida Jakarta.

Pelatihan yang diinstrukturi oleh Bapak Pahala David Pandjaitan dari LPPI (Lembaga Pengembangn Pendidikan Indonesia) ini memberikan berbagai materi mengenai Service Excellence seperti pemahaman konsep kepribadian, dasar-dasar pelayanan, standar pelayanan prima hingga Customer Relationship Management.

Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan PT. Jamkrida Jakarta.

Scroll to top