Author: Felani Galih Prabawa

5 December, 2018

Sinergi Fintech dan Bank Kunci Hadapi Revolusi Industri 4.0

Sinergi merupakan kunci jawaban dalam menghadapi revolusi industri keuangan 4.0 yang saat ini tengah berlangsung. Kehadiran perusahaan finansial berbasis teknologi (financial technology/fintech) diyakini tidak akan menggerus kehadiran perbankan yang sudah lebih dulu eksis, melainkan persaingan di antara keduanya diharapkan bisa membawa padu padan dalam meningkatkan inklusi keuangan.

Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Institute Sukarela Batunanggar mengemukakan, ada tiga opsi yang bisa dilakukan oleh fintech dan perbankan agar keduanya tidak saling membunuh. Pertama, bagaimana keduanya bisa bersaing sehat dan tumbuh dinamik. Kedua, jalin kolaborasi yang mana ini diakui OJK lebih diharapkan terjadi supaya fintech dan incumbent bisa menemukan win-win solution. Ketiga, dengan pasar yang masih unbank, di mana pembiayaan UKM masih kecil, maka keduanya bisa koeksis atau saling berjalan bersama.

“Masing-masing (fintech dan perbankan) punya sasaran pasar dan value yang berbeda. Ini perlu redefinisi dari model dan proses bisnis ke depan,” ungkapnya saat menjadi keynote speech pada seminar “Fintech Outlook-Kompetisi Bank vs Non Bank” yang diselenggarakan oleh Harian Investor Daily, di Jakarta, Selasa (10/4).

Level inklusi keuangan saat ini baru menyentuh 36 persen dari penduduk dewasa yang memiliki rekening di bank. Target ke depan diharapkan meningkat mencapai 75 persen di tahun 2019. Dengan fintech dan transformasi di perbankan diyakini target tersebut bisa tercapai. Pasalnya, kehadiran fintech bisa mengisi gap yang masih ada di dasar piramida. Sementara, kekuatan perbankan bisa membantu percepatan dari target tersebut.

“Kue (pasar keuangan) yang harus dibagi masih sangat besar. Ini tantangan dan peluang yang perlu dioptimalkan. Kami mencermati inovasi ini di mana kerja sama ini akan saling menguntungkan bagi fintech dan perbankan,” kata Sukarela.

Fintech, sambung Sukarela dalam dua sisi sudah berhasil meredifinisi model bisnis dan memberikan ekspektasi konsumen yang lebih tinggi. Di mana, hal tersebut merupakan tantangan bagi industi jasa keuangan incumbent. Tapi, perlu diakui ada yang belum berhasil yakni dari sisi infrastruktur dan biaya.

“Satu permasalahan kelemahan struktural sektor keuangan kita masih sangat sallow, ibarat kolam masih dangkal, ukurannya 74 persen total pelayanan jasa keuangan didominasi perbankan, banking driven system dan dua per tiganya didominasi bank besar. Ibarat kolam dangkal dan kecil kalau lempar batu dan disitu ada sampan maka langsung guncang dan tenggelam,” pungkas Sukarela.

Lebih lanjut, berkaca dari krisis finansial Asia 1997-1998 dan krisis finansial global, Sukarela yang pernah bertugas di bidang pengawasan, regulasi dan stabilitas jasa keuangan berpesan bahwa yang menjadi akar masalah di sektor jasa keuangan adalah soal pengembangan dari sisi sumber daya manusia. Di mana, sektor keuangan di Indonesia perlu diakui masih kurang menyentuh sisi manusia.

“Belajar dari krisis finansial dan negara yang memiliki sistem keuangan yang resilience, mereka punya akar kuat kepada people development. Nah, fintech akan diuji oleh waktu. Model bisnis industri ke depan yang masih bisa bertahan keberlangsungannya, yakni yang orientasinya ke profit tidak akan sustainable lama dan itu sudah kita saksikan,” ujar ia.

Menyadari tantangan tersebut, OJK diakuinya memiliki komitmen tinggi mendorong industri digital dan akan lebih proaktif. OJK saat ini sedang membuat grup inovasi layanan keuangan digital dan pengembangan mikro.

OJK, seperti diketahui akan segera menerbitkan peraturan baru terkait layanan fintech. Peraturan ini sudah dinanti para pelaku industri dan masyarakat di tengah perkembangan fintech dalam beberapa tahun terakhir. Inti aturan itu bertujuan melindungi kepentingan konsumen fintech tersebut. Karena itu, OJK akan membuat aturan untuk memastikan industri yang baru berkembang ini lebih transparan.

OJK ingin mengetahui produk-produk fintech yang akuntabel sehingga tidak akan merugikan masyarakat. Untuk itu, semua pelaku dan produk fintech harus terdaftar di OJK. Pendaftaran itu harus memuat data mengetahui nama produk, pengelolanya, pengurus perusahaan fintech, dan lokasinya.

Meski begitu, OJK menjanjikan peraturan baru itu tidak akan membatasi ruang gerak fintech sehingga mengganggu perkembangannya. “Ini berbeda dengan jasa keuangan (konvensional) yang pengawasannya terhadap perusahaan. Kalau fintech, yang diatur adalah produknya,” katanya.

Laporan tahunan Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) mencatat, per Desember 2017 terdata sebanyak 235 perusahaan fintech yang bergerak di Indonesia saat ini. Dari empat model fintech yakni sistem pembayaran (payment), manajemen investasi, peer to peer lending (P2P), hingga crowd funding atau patungan, sistem pembayaran masih mendominasi dengan porsi 39 persen. Namun, jumlah pelaku usaha P2P tumbuh paling pesat dari 15 persen pada awal 2017 menjadi 32 persen di akhir tahun lalu. Sedangkan OJK mencatat, hingga awal tahun ini, penyaluran dana melalui P2P lending mencapai Rp 3 triliun.

Seminar juga dihadiri panelis seperti Imaduddin Santoso (Deputi Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI), Kharim Siregar (Direktur IT PT Bank BTPN Tbk), Kaspar Situmorang (EVP of Digital Center of Excellence PT BRI Tbk), Ryan Kiryanto (Corsec PT BNI Tbk), Calindra da Cunha (Operation Director of TrueMoney Indonesia), dan Setiawan Adhiputra (Director OVO).

 

Sumber: Beritasatu

5 December, 2018

Geliat Fintech di Era Industri 4.0

Perkembangan teknologi yang disruptif telah menyentuh hampir sebagian besar aspek kehidupan. Terutama dalam era revolusi industri keempat (Industri 4.0) ini, lahirnya inovasi-inovasi terbaru berbasis teknologi semakin tak terbendung, tak terkecuali dalam bidang keuangan atau yang biasa disebut financial technology (fintech). Geliat sektor fintech di Indonesia telah merambah ke berbagai sektor, seperti startup pembayaran, peminjaman (lending), perencanaan keuangan (personal finance), investasi ritel, pembiayaan (crowdfunding), uang elektronik, dan lain-lain. Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) mengungkapkan, transaksi fintech dalam sub-sektor pinjam-meminjam di Indonesia pada 2017 mencapai 202,77 trilliun dollar AS, meningkat 24,6 persen dari tahun sebelumnya.

Melihat tingginya pertumbuhan ini, tak bisa dimungkiri lagi bahwa fintech perlu diperhitungkan perusahaan karena sudah menjadi bagian dari kebutuhan konsumen. Artinya, perusahaan saat ini harus mulai mempertimbangkan penyediaan solusi fintech bagi konsumennya. Sekarang, konsumen tak perlu bersusah payah mendatangi outlet. Semua bisa dilakukan secara online. Bahkan, di industri ritel dan food and beverage, beberapa perusahaan pun saat ini sedang gencar memberikan promo dan cashback yang semakin menarik minat konsumen untuk berbelanja melalui penggunaan QR code. Konsumen hanya perlu meng-scan QR code untuk melakukan transaksi pembelian barang yang mereka inginkan. Melihat tren yang berkembang saat ini, penting bagi sebuah perusahaan untuk menyediakan layanan keuangan yang berbasis teknologi untuk menjawab kebutuhan konsumen tersebut, terutama yang mencakup aspek pembayaran tagihan dan pembayaran elektronik.

Solusi pembayaran tagihan

Salah satu solusi fintech adalah solusi pembayaran bagi konsumen untuk mempermudah pembayaran berbagai macam tagihan, mulai dari tagihan BPJS Kesehatan hingga tagihan listrik ataupun iuran perumahan. Melalui inovasi ini, konsumen kini memiliki beragam pilihan cara untuk membayar tagihan tersebut, seperti melalui bank, minimarket, ataupun outlet resmi.

Pengalaman konsumen pun tak hanya berhenti sampai di situ. Para konsumen dan pelanggan juga dapat membayar tagihan lebih mudah melalui website atau mobile phone, di mana konsumen bisa mengonfirmasi pembayaran tagihannya melalui sistem penerimaan pembayaran atau payment acceptance system.

Solusi pembayaran elektronik

Seiring dengan pesatnya perkembangan fintech, konsumen pun semakin familiar dengan fungsi dari e-wallet, e-ticketing, serta e-money. Dengan menyediakan layanan seperti ini, perusahaan bisa memangkas biaya operasionalnya dan meningkatkan nilai tambah dari layanan yang diberikan kepada konsumen. Di e-ticketing, misalnya, dengan sistem yang terintegrasi, konsumen bisa merasakan pengalaman layanan elektronik yang seutuhnya, mulai dari pembelian tiket menggunakan barcode hingga keluar gerbang kereta.

Selain itu, pemanfaatan fintech juga bisa memastikan akurasi pendapatan yang maksimal bagi perusahaan. Pencatatan berikut rangkuman pendapatan dari transaksi menggunakan teknologi fintech juga bisa meningkatkan efisiensi operasional perusahaan berikut kinerja perusahaan karena data transaksi tercatat dengan tepat dan cermat sebelum diolah lebih jauh oleh sistem.

Solusi pembayaran online

Tak hanya bagi perusahaan-perusahaan besar, UMKM pun dapat memanfaatkan teknologi fintech sebagai solusi pembayaran online atas barang mereka. Melalui solusi ini, merchant yang ingin memulai transaksi secara online (melalui internet) dapat memberikan berbagai macam pilihan metode pembayaran tanpa harus memiliki portal belanja (e-commerce).

Caranya cukup mudah, yaitu dengan mengirimkan link produk atau e-mail kepada konsumen melalui media sosial yang terintegrasi dengan berbagai metode pembayaran. Sehingga, hal ini pun juga memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk bertransaksi melalui berbagai macam metode, seperti virtual account, online, kartu kredit, payment code yang dibayarkan di tempat, serta e-money. Sebagai contoh, masyarakat kini telah dengan mudah melakukan transaksi pembayaran ke berbagai layanan publik seperti Samsat dan pajak bumi bangunan (e-PBB).

Tantangan industri fintech pada masa mendatang Tak bisa dimungkiri lagi, kemudahan menjadi kunci pertumbuhan fintech di Indonesia. Konsumen, terutama generasi muda dan millennial, mencari sebuah pengalaman yang seamless ketika harus melakukan transaksi pembayaran di sela kesibukan sehari-hari mereka, di era yang serba cepat saat ini.

Dari sisi infrastruktur, pengembangan akses internet pita lebar (broadband) terus dilakukan pemerintah di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau. Bahkan, penyediaan pita lebar generasi berikutnya, dalam hal ini 5G, juga sudah mulai dijajaki pelaku industri telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus meningkat.

Namun, perlu diingat bahwa keamanan siber dalam penyediaan layanan transaksi pembayaran perlu menjadi perhatian besar penyedia layanan. Selain tentunya bagaimana penyedia layanan bisa melindungi data privasi konsumen.

Ini merupakan tantangan yang harus dihadapi semua pihak terkait, baik pelaku usaha fintech, pengambil keputusan maupun pemerintah. Penting untuk memiliki kerangka regulasi di tingkat regional untuk memastikan pelaku usaha fintech bisa melindungi konsumen dari serangan siber dengan baik. Selain itu, penyedia layanan fintech juga perlu memberikan perlindungan yang memadai terkait data pribadi konsumen.

Perkembangan teknologi yang begitu cepat ini memang menciptakan disrupsi di berbagai aspek. Meski begitu, inovasi d bidang fintech harus terus dilakukan terutama di tengah kondisi ekonomi global yang begitu dinamis akhir-akhir ini. Karena, produk fintech yang inovatif bisa menjadi ujung tombak dalam menghadapi ekonomi global yang dinamis, khususnya dalam hal inklusifitas keuangan.

 

Sumber: Kompas

5 December, 2018

Revolusi Industri 4.0 Ubah Wajah dan Regulasi Industri Keuangan

Ketua Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ahmad Hidayat mengatakan, bahwa Industri keuangan harus siap dalam menghadapi revolusi industri 4.0, atau industri yang berbasiskan akan digital. Pasalnya akan ada perubahan yang akan menghasilkan peningkatan efisiensi, penurunan biaya, dan perbaikan proses produksi.

“Kehadiran industri 4.0 bukan saja mengubah wajah industri keuangan, tetapi regulasinya juga akan berubah,” Ahmad Hidayat Ketua Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam One Day National Seminar bertemakan ‘Tantangan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) di Era Revolusi Industri 4.0’ di Jakarta, Selasa (31/7).

Menurut Hidayat, perubahan aturan yang akan dilakukan OJK terkait dengan upaya efisiensi industri jasa keuangan di tengah dinamika ekonomi digital. Nantinya, perizinan akan terintegrasi dan proses perizinan juga akan dipangkas dari 105 hari menjadi 22 hari.

Ahmad juga mengatakan, beberapa jasa keuangan seperti perbankan terus mengintensifkan pemanfaatan teknologi informasi seperti digital banking dan branchless banking.

Ini dilakukan karena masyarakat yang menghendaki proses transaksi perbankan yang semakin mudah dan efisien. Sehingga membuat bank harus terus melakukan perubahan ke arah digitalisasi.

“Di sektor pasar modal, banyak perusahaan sekuritas maupun manajer investasi saat ini telah melakukan investasi di bidang teknologi informasi yang memudahkan nasabahnya untuk melakukan transaksi,” imbuh Ahmad.

Di sisi lain, investasi dalam bentuk reksadana atau produk manajer investasi lainnya telah umum dilakukan hanya melalui internet, tanpa harus mendatangi atau bertemu muka dengan perwakilan manajer investasi.

“Bahkan ke depan, seiring dengan berkembangnya artificial intelligence, jasa advisory bisa jadi akan dilakukan oleh robot, menggantikan peran para analis. Dengan teknologi big data, fungsi-fungsi analisis akan banyak diperankan oleh komputer. Hasilnya bisa lebih cepat dan lebih akurat,” tandasnya.

 

Sumber: Akurat.co

27 November, 2018

5 Kesalahan Fatal Pelaku UKM, Nomor 4 Bikin Bangkrut!

Memiliki usaha sendiri adalah impian bagi kebanyakan orang. Namun, bisa mempertahankan usaha dan menjalankannya terus menerus adalah suatu tantangan. Tak jarang terdapat beberapa kesalahan yang dilakukan pelaku UKM (Usaha Kecil Menengah) saat menjalankan usahanya. Simak lima kesalahan pelaku UKM dalam mengelola keuangan.

Jumlah entrepreneur di Indonesia hingga saat ini mencapai sekitar 3,01% dari total populasi penduduk. Jumlah ini cukup meningkat dibanding beberapa tahun ke belakangan yang hanya mencapai sekitar 1,5%. Presiden Joko Widodo sendiri menyatakan standar jumlah entrepreneur adalah sekitar 14%.

Indonesia memang tertinggal jauh dibandingkan dengan negara lain yang jumlah pelaku usahanya lebih banyak. Di Indonesia, para entrepreneur dalam hal ini pelaku usaha kecil menengah (UKM) masih banyak kurang pemahaman terkait manajemen bisnis.

Salah satu alasan kenapa keberadaan entrepreneur di Indonesia masih belum berkembang karena terdapat kesalahan dalam pengelolaan keuangan mereka. Berikut lima kesalahan pengelolaan keuangan yang harus menjadi pelajaran para pelaku UKM yang dikutip dari Cekaja.com. Yuk cek!

  1. Masih menggunakan rekening bersama

Tidak sedikit para pelaku UKM yang masih menggunakan rekening pribadi untuk menyimpan pemasukan dan pengeluaran keuangan mereka. Kesalahan paling mendasar ini menyebabkan uang pribadi dan uang hasil usaha tercampur sehingga menyulitkan saat pengelolaan anggaran.

Seharusnya para pelaku UKM harus bisa memisahkan mana rekening pribadi dan mana rekening khusus untuk usaha. Ini penting dilakukan agar tidak ada lagi uang yang tercampur.

Keuntungan memiliki rekening terpisah adalah alur kas bisa dikontrol. Apalagi, usaha yang dilakoni adalah toko online atau online shop yang memungkinkan setiap transaksinya menggunakan transfer lewat rekening bank.

Dengan demikian, bagi para entreprenuer khususnya pelaku UKM, bisa mulai dari sekarang untuk memisahkan mana rekening pribadi dan mana rekening khusus untuk bisnis.

  1. Tak punya catatan pengeluaran

Para pelaku UKM masih banyak yang belum terpapar pemahaman literasi bisnis. Artinya masih banyak pelaku UKM yang masih menggunakan cara konvensional dalam menjalankan bisnisnya.

Misalnya, seorang pedagang bakso dalam sehari mengeluarkan modal Rp300.000. Pendapatan yang diperoleh per harinya mencapai Rp600.000. Adapun laba bersihnya mencapai Rp200.000.

Dari pendapatan harian tersebut, ia mengalokasikan untuk modal, uang makan, dan kebutuhan keluarga lainnya tanpa mencatat secara jelas dan detail pengeluaran tersebut.

Baiknya, para pelaku UKM harus sudah membuat buku catatan, alur kas atau cashflow berapa pendapatan, laba, pengeluaran dan lain-lain.

Dengan mencatat alur kas atau uang yang masuk dan keluar akan meningkatkan pemahaman literasi keuangan dengan sendirinya. Sehingga catatan cashflow tersebut bisa membuat pelaku UKM profesional dalam mengelola keuangan bisnisnya.

Ingat, hampir semua perusahaan besar bermula dari usaha kecil. Jika sejak menjadi pelaku UKM Anda sudah baik mengelola keuanga, maka bukan mustahil ketika perusahaan Anda akan semakin besar, manajerial keuangan perusahaan akan semakin baik.

  1. Masih menganut harga teman

Meskipun Anda sedang merintis usaha kecil-kecilan, namun Anda tetap harus profesional menjual produk kepada konsumen. Jangan sampai karena kedekatan keluarga, saudara, atau kerabat, Anda menjual produk dengan ‘harga teman’ kepada mereka.

Ingat, bisnis adalah bisnis. Bisnis tidak memandang orang terdekat sebagai pengecualian. Ketika Anda menjual baju atau celana dengan harga Rp200.000 kepada orang lain, bukan berarti Anda harus menjual Rp100.000 karena ‘harga teman’ kepada tetangga atau orang terdekat.

  1. Jualan laris, foya-foya

Mungkin salah satu dari Anda ada yang pernah atau sering mengalami dagangan laris. Biasanya ketika dagangan laris, Anda akan tergoda untuk membelanjakan hasil penjualan Anda untuk ‘foya-foya’.

“Dagangan gua laris nih. Kalian gua traktir deh, mau makan apa aja bebas.”

Contoh pernyataan di atas boleh-boleh saja dilakukan untuk sekedar mengapresiasi diri atas kinerja usaha Anda yang sedang bagus. Namun, jangan sampai kebiasaan tersebut dilakukan sesering mungkin.

Kembali lagi ke poin sebelumnya, usahakan uang hasil penjualan harus tercatat dengan baik agar memudahkan saat mengevaluasi bisnis Anda ke depan.

  1. Hasil usaha tidak diinvestasikan

Setiap menjalankan bisnis, seseorang harus memiliki rencana jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Artinya, bisnis yang dijalankan harus bertahap dari UKM, menengah hingga menjadi perusahaan besar.

Pengembangan bisnis tentu saja tidak akan berhasil jika keuntungan yang didapat tidak pernah dialokasikan untuk tabungan atau investasi.

Oleh karena itu, setiap keuntungan usaha yang diperoleh setiap hari atau setiap bulannya sebaiknya dialokasikan untuk diinvestasikan.

Saat ini banyak instrumen investasi yang bisa dijalankan oleh hampir seluruh masyarakat mulai dari emas, reksa dana hingga saham. Pemerintah saat ini tengah gencar mempromosikan agar masyarakat aktif berinvestasi di pasar modal seiring jangkauannya sudah semakin mudah.

Dengan belajar mengelola keuangan dari kesalahan-kesalahan seperti di atas, maka niscaya bisnis yang dijalankan akan lebih berkembang. Dengan begitu, target jumlah entrepreneur di Indonesia perlahan bisa lebih besar atau tidak stagnan di angka 3,01%.

 

Sumber: Okezone

27 November, 2018

Peran e-Commerce Dorong Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kreatif

Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf mengapresiasi hadirnya marketplace-marketplace digital atau e-commerce yang tumbuh subur di Indonesia. Menurutnya kehadiran marketplace tersebut turut mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia.

Dia bilang, e-commerce telah menjadi kebutuhan di Indonesia. Kebutuhan tersebut memicu tumbuhnya para pelaku ekonomi baru di Indonesia, termasuk yang bergerak dalam ekonomi kreatif untuk membantu memasarkan produknya lebih luas lagi.

“Jadi daya ungkitnya cepat dan kencang. Akselerasi kita kalau nggak ada marketplace, nggak bisa. Ini gara-gara marketplace yang juga gencar sekali memberikan kemudahan-kemudahan insentif kepada konsumen dan membuat kita semua ketagihan,” katanya saat ditemui di kawasan Nusa Dua, Bali, seperti ditulis Jumat (9/11/2018).

“Dulu waktu ada marketplace, mikirnya ngapain sih belanja online. Enakan jalan-jalan. Tapi terus ditingkatkan servisnya, kemudahannya, akhirnya menyerah juga konsumen kan,” tambahnya.

Salah satu marketplace yang tengah populer di Indonesia adalah Shopee. Di platform yang disediakan oleh e-commerce tersebut banyak menjual produk dari Usaha Kecil Menengah (UKM) buatan dalam negeri yang bahan bakunya juga berasal dari Indonesia.

Di Shopee sendiri, jenis produk yang paling laku dijual adalah fesyen, di mana 80% di dalamnya merupakan usaha milik UKM.

Head of Government Relations Shopee Indonesia Radityo Triatmojo mengatakan produk-produk dari UMKM tersebut bahkan digemari oleh banyak orang. Hal tersebut terbukti dari pertumbuhan penjualan produk fesyen dan kuliner yang mereka hadirkan lewat program Kreasi Nusantara.

“Ketika kita naikkan kreasi nusantara, memang fesyen dan kuliner kuat sekali. Dan begitu kita push, waktu tiga bulan pertama, dia naik tiga kali. Tapi sekarang sudah naik hampir 10 kali order per harinya. Jadi memang sebenarnya sangat sale able, tapi aksesnya nggak banyak. PR nya juga nggak banyak, karena produknya sudah bagus dan demand-nya memang ada,” ucapnya dalam kesempatan yang sama. (eds/ara)

 

Sumber: Detikcom

27 November, 2018

Hanif Dorong UMKM Manfaatkan Marketplace Online

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), M Hanif Dhakiri, meminta kepada Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk berinovasi dengan menciptakan dan memperkuat marketplace berbasis online. Hal ini dilakukan untuk mendukung pemasaran produk-produk UMKM.

“Era revolusi industri 4.0 ini harus disiasati. UMKM harus berinovasi dengan mendorong tumbuhnya marketplace baru yang bisa menjadi tempat untuk berjualan dan memaksimalkan pemasaran dari produk-produk UMKM,” ujarnya, di acara Pesta Retail Nasional yang diselenggarakan PT HM Sampoerna di Serpong, Tangerang, Kamis (22/11/2018).

Hanif mengatakan, pemerintah terus mendorong UMKM agar semakin inovatif dalam proses produksi, pengemasan distribusi, dan marketing.

“Peluang bisnis di pasar online masih sangat terbuka luas bagi pelaku UMKM. Hal ini harus dimanfaatkan untuk memperluas jaringan distribusi dan pemasaran, sehingga bisnis UMKM semakin menguntungkan,” ucapnya.

Bahkan, lanjut Hanif, ke depannya penggunaan platform atau aplikasi yang berbasis digital menjadi sangat penting digunakan oleh pelaku UMKM agar bisnisnya terus maju dan membesar. Ia ingin aplikasi yang mendukung marketplace baru bagi UMKM yang muncul murni buatan orang Indonesia.

“Platform-nya harus diisi produk kita. Jangan sampai platform-nya bagus dan besar tapi isinya produk orang lain, uangnya juga uang orang lain. Saya ingin kalau punya marketplace yang besar, uangnya milik Indonesia, produknya milik Indonesia,” kata Hanif.

Lanjutnya, perekonomian Indonesia didominasi oleh UMKM. Namun, kontribusi UMKM terhadap perekonomian negara masih kecil. Pasalnya, sebagian besar UMKM masih dikelola secara informal dan tradisional.

“Tantangan kita ke depan harus memastikan agar terjadi transformasi UMKM dari ekonomi informal menjadi ekonomi formal, sehingga sumbangannya terhadap peningkatan kesejahteraan dan ekonomi nasional semakin besar,” ujar Hanif.

Berdasarkan pengalaman, imbuhnya, UMKM merupakan bantalan ekonomi yang paling kuat ketika Indonesia mengalami krisis di masa lalu. Untuk itu, UMKM harus dikembangkan.

“UMKM di Indonesia sangat penting karena kita tahu ekonomi di Indonesia didominasi UMKM sehingga dari waktu ke waktu kita harus memastikan UMKM bisa terus tumbuh, berkembang, dan produktif sehingga bisa menopang perekonomian nasional,” ucap Hanif.

Terakhir, ia mengucapkan selamat dan apresiasi atas terselenggaranya acara Pesta Retail Nasional yang merupakan wahana pertemuan seluruh retailer binaan sampoerna.

“Kita apresiasi kepada Sampoerna yang sudah bekerja keras selama bertahun tahun membantu memfasilitasi para retailer Indonesia untuk bisa lebih produktif dan bekerja lebih baik bagi kontribusi ekonomi di daerah maupun ekonomi nasional,” ucap Hanif.

Acara Pesta Retail Nasional diikuti 3000 retailer binaan Sampoerna dari seluruh Indonesia. Turut hadir pada kesempatan ini Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Dirjen PHI dan Jamsos Haiyani Rumondang, serta para pimpinan perusahaan Sampoerna.

 

Sumber: Liputan6.com

12 November, 2018

OJK Dorong Fintech Tingkatkan Pendanaan ke UMKM

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong penggunaan Fintech sebagai platform inklusi keuangan dalam meningkatkan akses pendanaan bagi segmen UMKM dan Keuangan Syariah. Untuk mendukung pengembangan fintech, OJK sudah mengeluarkan berbagai ketentuan pengaturan dan pengawasan dengan tetap mengedepankan perlindungan konsumen dan menjaga stabilitas keuangan.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida mengatakan, fintech memiliki tingkat penetrasi yang tinggi yang dapat menjangkau berbagai lapisan masyasrakat terutama bagi segmen yang tidak memiliki akses luas terhadap keuangan seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Fintech memiliki kekuatan penetrasi besar yang dapat menjangkau semua lapisan masyarakat, terutama mereka yang tidak memiliki akses keuangan yang tepat serta untuk UMKM,” kata dia dalam pembukaan seminar OJK Fintech Talk “Utilizing Fintech as a Platform for Platform for Enhancing SMEs and Islamic Financing” di Bali, Jumat (12/10/2018).

Mempertimbangkan masih rendahnya penetrasi keuangan syariah di Indonesia, fintech juga dapat digunakan sebagai alat untuk memperluas cakupan keuangan syariah dan pencapaian untuk mewujudkan tujuan keuangan syariah. Dengan layanan dan produknya yang lebih mudah, fintech dapat mendorong industri keuangan Islam maju dan mengatasi masalah yang telah menghambat pertumbuhan keuangan syariah.

OJK juga telah mendirikan Fintech Center yang dinamakan OJK infinity (Innovation center for digital financial technology). Fintech Center ini bertujuan untuk menjadi ekosistem untuk tempat berdiskusi antarpelaku dan regulator serta stakeholders.

Berdasarkan Fintech Report 2017, terdapat kurang lebih 196 Fintech rintisan di Indonesia dengan total investasi mencapai USD 176.75 million dan produk serta bisnis model yang baru. Hal yang sama terlihat dalam perkembangan model fintech peer to peer lending di Indonesia yang sampai Agustus 2018 mencapai 70 perusahaan dengan akumulasi nilai pinjaman Rp11,68 triliun, tumbuh 355,73% (ytd).

“Jumlah rekening pemberi pinjaman sebanyak 150.061 entitas atau tumbuh 48,66% (ytd) dan rekening peminjam mencapai 1.846.273 entitas atau tumbuh 611,10% (ytd),” paparnya. Adapun Segmen Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki peran besar dalam perekonomian negara berkembang karena mencakup 60% dari lapangan pekerjaan dan memberikan kontribusi hingga 40% dari PDB.

Di Indonesia, berdasarkan data 2016 sebesar 99% perusahaan terkategorikan UMKM, mencakup 89% dari lapangan pekerjaan dan memberikan kontribusi 57% terhadap PDB negara. Menurut Nurhaida, gambaran ini menunjukkan potensi dari segmen tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun secara umum, segmen UMKM dikategorikan sebagai unbankable karena keterbatasan akan jaminan, sehingga akses terhadap pendanaan merupakan kendala utama bagi pertumbuhan ke depan.

Sementara itu, keuangan syariah merupakan salah satu cara pendaanan alternatif yang semakin menarik perhatian. Indonesia telah memiliki beberapa catatan pencapaian dalam keuangan syariah dimana Indonesia merupakan negara pertama yang menerbitkan Sukuk Retail dan mendirikan lembaga pendanaan mikro Baitul Maal Wat Tamwil.

Walaupun demikian, perkembangan keuangan syariah di Indonesia yang merupakan salah satu dari 10 negara dengan potensi ekonomi Islam terbesar, belum terasa optimal. Dengan mempertimbangkan rendahnya penetrasi keuangan Islam di Indonesia, fintech dapat digunakan sebagai alat untuk memperluas cakupan keuangan Islam dan penjangkauan untuk mewujudkan tujuan keuangan Islam.

“Dengan layanan dan produknya yang lebih nyaman, fintech dapat mendorong industri keuangan Islam maju dan mengatasi masalah yang telah menghambat pertumbuhan keuangan Islam di masa lalu,” pungkasnya.

 

Sumber: SINDONews

12 November, 2018

Fokus Sektor UMKM, Bank DKI Tambah Lagi 4 Kantor Layanan di Pasar

Bank DKI menargetkan diri menjadi bank pilihan bagi sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Realisasi ini salah satunya tercermin dari penambahan empat kantor layanan Bank DKI baru setingkat Kantor Kas yang berada di pasar-pasar, diantaranya Pasar Malabar, Pasar Cileungsi, Pasar Muara Karang dan Pasar Cipinang. Peresmian empat kantor layanan ini dilakukan terpusat di Pasar Malabar.

Direktur Teknologi & Operasional Bank DKI, Priagung Suprapto, menyampaikan penambahan pembukaan empat lokasi kantor layanan di pasar ini adalah sebagai wujud komitmen Bank DKI dalam mendekatkan jangkauan layanan bagi pelaku UMKM khususnya yang ada di lokasi-lokasi pasar di Jakarta dan sekitarnya.

Sebelumnya, selama tahun 2018, Bank DKI telah membuka 4 kantor yang ada di pasar, terdiri dari Pasar Baru Bantar Gebang, Pasar Kranggan Mas, PGC Cililitan dan ITC Depok. Sehingga sampai dengan akhir Oktober 2018, total kantor Bank DKI yang ada di pasar sebanyak 79 kantor layanan dari total 279 Kantor Layanan yang dimiliki Bank DKI.

“Direncanakan sampai dengan akhir tahun 2018, Bank DKI akan menambah lagi 12 kantor yang ada di pasar, dan menambah beberapa kantor di rusun-rusun kelolaan Pemprov DKI Jakarta,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (30/10/2018).

Priagung menambahkan, untuk dapat memfasilitasi permodalan bagi para pelaku UMKM, Bank DKI memiliki produk kredit Mikro Monas 25, 75, dan 500 dengan plafon dari Rp25 juta hingga Rp500 juta yang dapat dimanfaatkan sebagai akses tambahan modal kerja maupun investasi.

Mulai awal Oktober 2018, Bank DKI juga sedang menggelar “Program Promo Pasar” di 5 lokasi pasar yaitu Pasar Induk Kramatjati, Pasar Tanah Abang Blok A, B, dan F, Pasar Cipulir, serta Pasar Senen Blok 1 sampai dengan 6 melalui program kemudahan proses persetujuan kredit satu hari disertai promo gratis asuransi, gratis administrasi dan gratis biaya survei.

Bank DKI juga bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta pada Program Kewirausahaan Terpadu. Bagi mereka yang baru merintis usahanya, Bank DKI menyediakan produk Monas Pemula yang merupakan fasilitas permodalan untuk modal usaha maupun investasi dengan plafon sampai dengan Rp10 juta dengan bunga yang kompetitif.

Sampai dengan September 2018, Bank DKI telah menyalurkan kredit mikro sebanyak Rp620 miliar. Secara year to date, tumbuh sebesar 32,7% dari posisi Desember 2017 sebesar Rp467 miliar dan secara year on year tumbuh 48,7% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya Rp417 miliar. Peningkatan ini didorong oleh sejumlah ekspansi jaringan kantor Bank DKI di pasar-pasar DKI Jakarta dan sekitarnya.

Sebagai upaya untuk merealisasikan salah satu misinya untuk mewujudkan masyarakat less cash, JakOne Mobile Bank DKI kini dapat digunakan untuk bertransaksi di pasar-pasar tradisional termasuk pasar-pasar kelolaan PD Pasar Jaya di DKI Jakarta. Hal ini merupakan wujud implementasi dukungan Bank DKI terhadap program cashless Pemprov DKI Jakarta.

Sampai dengan Oktober 2018, JakOne Mobile sudah dapat digunakan untuk bertransaksi di 36 pasar dengan rincian 31 pasar kelolaan PD Pasar Jaya dan 5 pasar tradisional di DKI Jakarta. Sejumlah pasar yang sudah dapat bertransaksi menggunakan JakOne Mobile diantaranya Pasar Senen Blok III & IV, Pasar Blok M, Pasar UPB Kramat Jati, Pasar Mayestik, Pasar Bendungan Hilir dan Pasar Jatinegara. Untuk bertransaksi, pengguna JakOne Mobile hanya perlu melakukan scanning pada Quick Response (QR) Code yang disediakan para pedagang pasar yang sudah bekerja sama dengan Bank DKI.

 

Sumber: SINDONews

12 November, 2018

Cara Instagram Dorong UMKM Go Online

Head of Emerging Business and SMBs Facebook dan Instagram South-East Asia, Ferdy Nandez, mengatakan bahwa pihaknya sangat mendukung program UKM Go Digital yang digalang Pemerintah.

Menurut dia, dukungan yang diberikan Instagram berupa edukasi dan pelatihan kepada calon pelaku usaha yang hendak go digital, maupun kepada pelaku yang sudah terlibat dalam bisnis digital dan hendak memperluas jaringan bisnis.

“Kami juga melakukan pelatihan, gratis tidak berbayar. Pelatihan tersebut kurang lebih sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh UMKM. Misalnya ada yang baru mau mulai kita berikan pelatihan yang dasar menggunakan fitur-fitur di Instagram. Ada juga kita berikan yang tingkat advance. Kita juga berikan training untuk fotografi,” kata dia, saat ditemui, di Kawasan GBK, Jakarta, Kamis (8/11/2018).

“Ada juga pelatihan kepada ibu-ibu rumah tangga bagaimana caranya mencari job sampingan. Ini yang coba kita berdayakan karena mereka main Instagram setiap hari bagaimana bisa untuk bisnis juga,” lanjut dia.

Selain itu, Instagram kerap bekerja sama dengan pemerintah, misalnya dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Koperasi untuk memberikan pelatihan di berbagai wilayah di Indonesia.

Diharapkan dengan kegiatan sejenis, makin banyak pelaku UMKM yang didorong untuk dapat memasarkan dan memperluas cakupan bisnis secara online.

“Kita kerja sama dengan Kominfo, Kementerian Koperasi untuk laju digital, kita pergi dari barat Indonesia sampai timur. Terakhir kita akan ada di Manokwari. Kita akan ada di 15 kota. Per hari kita akan ada 600 sampai 800 UKM yang datang,” tandasnya.

 

Sumber: Liputan6.com

5 October, 2018

Target Penjaminan Kredit Jamkrida Capai 93 Persen

Periode Januari hingga 2 Oktober 2018, target penjaminan kredit PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Jamkrida) mencapai 93 persen atau setara dengan Rp 3,3 triliun dari anggaran Rp 3,5 triliun.

“Dari capaian 93 persen tersebut, jumlah UKM yang dijamin pengkreditannya sebanyak 45.352 UKM, untuk jumlah tenaga kerja yang terserap yaitu 115.861 pekerja,” ujar Chusnul Ma’arif, Direktur Utama PT Jamkrida, Jakarta, Rabu (3/10).

Ditambahkan Chusnul, dirinya yakin dan optimistis hingga akhir tahun 2018 target penjaminan kredit terhadap usaha kecil menengah (UKM) tersebut akan tercapai. Sebab pihaknya telah memiliki beberapa strategi untuk mencapai target, seperti giat melakukan sosialisasi ke kantor cabang Bank DKI maupun cabang pembantunya.

“Selain itu, tentu masih banyak strategi yang kami lakukan agar target bisa tercapai dengan baik,” tandasnya.

 

Sumber: Berita Jakarta

Scroll to top