22 January, 2018

Kredit produktif dominasi bisnis penjaminan

Industri penjaminan kredit berhasil membukukan pertumbuhan outstanding kredit yang dijamin hingga bulan November tahun kemarin. Di tengah kinerja positif ini, segmen penjaminan kredit produktif masih mendominasi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sampai bulan November 2017 kemarin, jumlah outstanding kredit yang dijamin oleh pelaku usaha di sektor ini mencapai Rp 173,73 triliun. Angka tersebut naik 33,4% dari periode yang sama di tahun sebelumnya yang sebanyak Rp 130,2 triliun.

Nah dari angka tersebut, segmen kredit produktif memang menjadi kontributor terbesar dari outstanding penjaminan yang dicatatkan. Outstanding dari segmen ini mencapai Rp 102,73 triliun. Dengan begitu, segmen kredit produktif berkontribusi 59,1% dari total nilai outstanding penjaminan.

Porsi sebesar itu meningkat dari posisi pada periode yang sama di tahun sebelumnya yang mencapai 54,3%.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) Dian Askin Hatta menilai masih dominannya segmen penjaminan kredit produktif ini tak lepas dari fokus pasar pelaku bisnis penjaminan kredit.

“Dengan fokus ke pengusaha UMKM tentunya kontribusi dari penjaminan kredit produktif lebih besar,” katanya belum lama ini.

Secara pertumbuhan, outstanding penjaminan kredit produktif sendiri meningkat 45,13% secara year on year.

Meski begitu, bukan berarti segmen penjaminan kredit non produktif meredup. Pasalnya selama periode yang sama, outstanding penjaminan kredit dari segmen ini masih menunjukkan peningkatan sebesar 19,3% menjadi Rp 71 triliun.

Sumber : KONTAN

12 January, 2018

OJK: Sistem Layanan Informasi Keuangan Bisa Tekan NPL

Penerapan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diklaim bisa menekan rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL). Sebab, SLIK memberikan informasi mengenai debitur kepada lembaga jasa keuangan (LJK).

Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I OJK, Boedi Armanto, mengatakan SLIK merupakan infrastruktur penting di sektor jasa keuangan yang dapat digunakan oleh pelaku industri untuk mitigasi risiko, khususnya risiko kredit. Sehingga dapat membantu menurunkan tingkat risiko kredit bermasalah.

“Bisa menekan NPL. Karena kan begitu orang tahu bahwa mereka tercatat dan semua lembaga keuangan bisa mengakses untuk melihat itu, otomatis kan mestinya dia akan berusaha untuk memperbaiki performance-nya dia,” kata Boedi dalam konferensi pers di Kantor OJK di Kompleks Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (5/1).

Menurut Boedi, dampak penerapan SLIK cukup signifikan. Terutama dari sisi debitur yang tidak ingin terlihat penilaian kreditnya jelek. Jika ingin penilaian kreditnya bagus, lanjutnya, kewajiban tungggakan atau akan berusaha dibayar itu. “Karena kalau tidak, begitu dia sudah dapat rapor jelek kan institusi lain atau perusahaan lain kalau mau kasih kredit atau pembiayaan tidak akan mau,” ujarnya.

Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan OJK, Ahmad Berlian, mengatakan SLIK dibangun untuk memitigasi risiko. “SLIK ini untuk mitigasi kemungkinan risiko uang tidak kembali. Artinya si pemilik dana ingin memberikan kredit kepada orang, tentu harus tahu profil orang tersebut,” jelas Berlian.

Berlian menyatakan, orang atau lembaga yang bisa mengangses SLIK hanya yang sudah menjadi pelapor. Kalau tidak memberikan kontribusi kepada SLIK, lanjutnya, orang atau lembaga tersebut tidak bisa mengakses. “Karena dia sangat butuh dia akan melapor dulu baru memanfaatkan data SLIK. Bahwa data yang ada di SLIK hanya orang atau badan hukum yang memperoleh fasilitas. Kami ingin ini juga untuk mengakselerasi program inklusi keuangan,” terangnya.

Analis Eksekutif Senior Grup Pengembangan SLIK, Budi Mulana P, mengatakan server dan software dibangun sendiri oleh OJK dari nol. Namun dalam pengembangannya, OJK sudah memilih dari sisi aplikasi dibangun dengan fokus pemberian pelayanan kepada LJK dan masy. “Arsitektur yang kami bangun berbeda. Kami mengedepankan pelayanan,” ucap Budi.

Budi menjelaskan, arsitektur yang dibangun memberikan submisi yang cepat, paling lama 60 menit, lebih cepat dibandingkan proses SID yang berhari. Kemudian pelayanan pemberian informasi debitur rata-rata di bawah 3 detik.

“Performa yang kami berikan sangat cepat dibandingkan dulu. Kecepatan kami memberikan respons informasi debitur rata-rata satu sampai tiga detik. Sehingga kami akan tetap menjaga agar OJK memberikan layanan yang baik,” imbuhnya.

Informasi yang diberikan melalui SLIK berupa informasi debitur (iDeb) melalui aplikasi iDeb Viewer berjalan lancar dan sesuai dengan jaringan komputer yang tersedia.

SLIK memiliki beberapa manfaat bagi kreditur, antara lain, membantu dalam mempercepat proses analisis dan pengambilan keputusan pemberian kredit, serta menurunkan risiko kredit bermasalah di kemudian hari. Manfaat lainnya, dapat mengurangi atau meminimalkan ketergantungan Pelapor atau pemberi kredit kepada agunan konvensional. Pemberi kredit dapat menilai reputasi kredit calon debitur sebagai pengganti/pelengkap agunan. Selain itu, efisiensi biaya operasional dan mendorong transparansi pengelolaan kredit.

Bagi debitur atau masyarakat umum, keberadaan SLIK dapat dimanfaatkan untuk mengetahui data kredit perbankan seperti data pokok debitur, plafon kredit, baki debet, kualitas kredit, beban bunga, cicilan pembayaran serta denda atau penalti pinjaman. SLIK juga bisa memberikan informasi mengenai status agunan serta rincian penjamin kredit.

Sementara manfaat SLIK bagi masyarakat antara lain, mempercepat waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh persetujuan kredit.Bagi nasabah baru, khususnya yang tergolong sebagai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), akan mendapat akses yang lebih luas kepada pemberi kredit dengan mengandalkan reputasi keuangannya tanpa harus tergantung pada kemampuan untuk menyediakan agunan. Selain itu, mendorong penerima kredit untuk menjaga reputasi kreditnya.

 

Sumber: Republika

12 January, 2018

Mitra Utama Jamkrida Jakarta Koordinasi dengan Tim OK-OCE Salurkan Kredit UMKM

Bank DKI yang merupakan mitra utama dari Jamkrida Jakarta akan berkoordinasi dengan tim One Kecamatan One Center of Enterpreneurship (OK-OCE), program pengembangan wirausaha Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk penyaluran kredit kepada UMKM.

“Dengan berkembangnya pemberitaan di media beberapa hari terakhir ini, dapat kami sampaikan bahwa Bank DKI berkoordinasi dengan TIM OK OCE sedang menyusun program demi memajukan perekonomian masyarakat. Bahkan minggu depan ini kami masih akan melakukan diskusi dengan Tim OK OCE,” ujar Corporate Communication Bank DKI, Herry Djufraini dalam rilis yang diterima Republika.co.id, Kamis (11/1).

Herry mengatakan, Bank DKI menyambut positif sinergi dengan Tim OK-OCE sebagai perluasan penyaluran kredit kepada UMKM. Program OK-OCE yang mencapai ribuan UMKM dinilai akan menjadi basis nasabah Bank DKI.

Di samping itu, kata Herry, Bank DKI terus mendorong penyaluran kredit melalui produk Kredit Monas 25, 75, dan 500 dengan plafon mulai dari Rp 25 juta hingga Rp 500 juta yang dapat dimanfaatkan sebagai akses tambahan modal bagi para pelaku UMKM.

“Untuk membantu memudahkan pelaku UMKM, Bank DKI juga telah melakukan pengembangan Mobile Collection dalam melakukan pengumpulan angsuran kredit mikro,” kata Herry.

 

Sumber: Republika

12 January, 2018

LPDB Gandeng Perusahaan Penjaminan Genjot Pembiayaan Rp 2 T

Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM Braman Setyo menggandeng perusahaan penjaminan untuk menyalurkan dana bergulir yang ditargetkan tersalur Rp 1,2 triliun pada 2018.

Dirut LPDB-KUMKM Braman Setyo mengatakan pihaknya menjalankan beberapa strategi untuk menggenjot penyaluran dana bergulir Rp 1,2 triliun tersebut. “Kami memperkuat networking untuk membantu proses penyaluran dan pengembaliannya,” katanya di Jakarta, Rabu (10/1).

Beberapa perusahaan penjaminan yang digandeng di antaranya Jamkrindo dan seluruh Jamkrida, Kementerian BUMN, Yayasan Santripreneur, Young on Top (Billy Boen), hingga 34 Dinas Koperasi dan UKM di seluruh Indonesia.

“Ini merupakan bagian dari paradigma baru LPDB KUMKM, dimana menempatkan perusahaan penjaminan di awal proses pengajuan dana bergulir di LPDB KUMKM. Sebelumnya, perusahaan penjaminan ditempatkan di akhir pengurusan,” kata Braman.

Strategi selanjutnya, kata Braman, lebih memperkuat IT kerja sama dengan pelayanan provider untuk lebih menjangkau UKM di seluruh pelosok Indonesia.

“UKM tidak perlu lagi datang ke Jakarta untuk mengurus dana bergulir, karena bisa diurus melalui sistem Fintech. Kita sedang menunggu rekomendasi dari OJK, terkait vendor fintech mana yang bisa kerja sama. Fintech ini di awalnya akan menyasar para wirausaha pemula,” kata Braman.

Selain itu, LPDB KUMKM akan membangun Core Micro Financing System (CMFS) dimana dengan adanya sistem tersebut seluruh aktivitas pembiayaan dari LPDB-KUMKM akan diakses secara online yang bertujuan untuk mempermudah koperasi dan UKM mengakses pembiayaan. LPDB-KUMKM nantinya bisa memantau secara “real time” para debitur dana bergulir.

“Kami melakukan perombakan SOP dengan berkoordinasi dengan lembaga penjaminan. Sekarang, perusahaan penjaminan yang akan menjaring koperasi yang ingin mengajukan dana bergulir,” kata Braman.

Ia menambahkan, target dana bergulir sebesar Rp  1,2 triliun yang akan dialokasikan dengan pola konvensional sebesar Rp 750 miliar dan pola syariah sebesar Rp  450 miliar.

Dari target tersebut, direncanakan pembagian berdasarkan jenisnya yaitu sebesar Rp  480 miliar kepada Koperasi Simpan Pinjam, sebesar Rp  120 miliar kepada Koperasi sektor Riil, sebesar Rp 240 miliar kepada LKB/LKBB, dan sebesar Rp  360 miliar kepada UMKM yang termasuk di dalamnya Rp  100 miliar untuk wirausaha pemula. Tahun lalu, realisasi penyaluran mencapai 79,40 persen dari target sebesar Rp  1 triliun atau sebesar Rp  793,9 miliar.

Berdasarkan data hingga akhir tahun lalu, kata Braman, tercatat dari realisasi proses penyaluran dengan rincian yaitu komite menunggu MKP terbit sebesar Rp  12,76 miliar, MKP dan SP3 terbit sebesar Rp  48 miliar, mitra keberatan Rp  35,96 miliar, telah akad menunggu cair Rp  489,4 miliar dan yang telah dicairkan Rp  207,82 miliar.

Sejak 2006 hingga 2017, kata Braman, LPDB-KUMKM berhasil menyalurkan pinjaman atau pembiayaan kepada Koperasi dan UMKM sebesar Rp 8.492.527.171.061 yang diberikan kepada 1.014.078 pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

“Berdasarkan analisis yang kami lalukan, dari penyaluran tersebut berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 1.847.787 orang,” kata Braman lagi.

Terkait realisasi pendapatan, Braman mengungkapkan, LPDB-KUMKM berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp 200.807.012.921 atau sebesar 122,74 persen dari target yang diamanatkan sebesar Rp 163,606 miliar.

Pendapatan tersebar diperoleh dari pendapatan jasa layanan dana bergulir sebesar Rp 128,79 miliar atau 64,14 persen, pendapatan jasa layanan perbankan Rp 71,92 miliar atau 35,82 persen, dan sisanya pendapatan lain sebesar Rp 93 juta.

Braman Setyo menambahkan, LPDB-KUMKM menggulirkan pradigma baru dengan tujuan memperbaiki layanan pengelolaan dana bergulir. Salah satu kunci tujuan pradigma baru tersebut adalah Trisukses yakni sukses penyaluran, sukses pemanfaatan, dan sukses pengembalian.

Untuk mewujudkan tiga sukses tersebut, Braman mengatakan, LPDB-KUMKM akan bertransformasi menjadi sebuah lembaga pembiayaan yang inklusif dan berbasis teknologi. Inklusif, kata dia, berarti membuka akses dan layanan informasi Koperasi dan UMKM di seluruh Indonesia dengan standar mutu pelayanan yang berkualitas, cepat, murah dan berbasis teknologi informasi.

Terkait reformasi birokrasi, Braman mengatakan, LPDB-KUMKM membentuk tim khusus dalam rangka mewujudkan implementasi paradigma baru guna meningkatkan standar mutu pelayanan dengan melakukan beberapa perbaikan, diantaranya perbaikan SOP, perbaikan infrastruktur layanan, perbaikan infrastruktur IT, dan perbaikan SDM.

 

Sumber: Republika

Scroll to top