18 September, 2017

Klaim Industri Penjaminan Capai Rp 403 miliar

Industri penjaminan kredit mengalami tantangan tak mudah akibat persaingan yang makin ketat. Toh, kesehatan dari industri ini diyakini masih akan berada dalam kondisi yang baik.

Per bulan Juli kemarin, OJK-1′>Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah imbal jasa penjaminan yang didapat pelaku usaha mengalami penurunan sebesar 35% secara year on year menjadi Rp 540 miliar.

Padahal selama rentang waktu yang sama, outstanding volume kredit yang dijamin menyentuh angka Rp 154 triliun. Jumlah ini meningkat 27% secara tahunan.

Meski demikian, menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan penjaminan Indonesia (Asippindo) Dian Askin Hatta hal tersebut tak menunjukan kondisi kesehatan industri memudar. Pasalnya, kesehatan bisnis bukan diukur dari imbal jasa penjaminan yang didapat.

“Melainkan dari banyaknya Klaim yang ada di lembaga penjaminan,” kata dia baru-baru ini.

Klaim yang masuk ke industri penjaminan sendiri memang mengalami penurunan. Per Juli kemarin, jumlah Klaim yang dibayar oleh pelaku industri tercatat sebesar Rp 403 miliar. Jumlah ini menyusut 14,2% dari posisi Juli 2016.

Sumber: KONTAN

14 September, 2017

OJK Minta Akademisi Kembangkan Industri Keuangan Syariah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan pentingnya dukungan riset dan keterlibatan akademisi dalam pengembangan industri keuangan syariah di tengah persaingan industri jasa keuangan yang semakin ketat. Dukungan itu dibutuhkan agar pertumbuhan industri keuangan syariah bisa lebih cepat, berkelanjutan dan berdaya saing.

“Untuk mengakselerasi pengembangan industri keuangan syariah kita tidak dapat hanya mengandalkan pertumbuhan yang bersifat organik saja,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam keterangannya, Selasa, 12 September 2017.

Menurut dia, industri keuangan syariah nasional memiliki potensi yang begitu besar untuk terus tumbuh, sehingga perannya semakin dirasakan dalam mendukung perekonomian Indonesia khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

Untuk itu, Wimboh menyatakan OJK bersama pemerintah dan industri jasa keuangan juga bakal meningkatkan literasi keuangan syariah yang disertai dengan inisiatif inklusi keuangan serta mendorong inovasi produk yang lebih friendly. “Upaya ini diharapkan akan lebih memperluas lagi pangsa pasar industri keuangan syariah nasional,” kata dia.

Hingga Juni 2017, kata Wimboh, sektor perbankan syariah memiliki 13 Bank Umum Syariah, 21 Usaha Unit Syariah dan 167 Badan Perkreditan Rakyat Syariah. Pertumbuhan rata-rata aset (year on year) telah mencapai rata-rata 25,02 persen dalam lima tahun terakhir.

Dengan total aset sekitar Rp 387,87 Triliun, industri perbankan syariah mengelola hampir 23,9 juta rekening dana masyarakat, melalui kurang lebih 2600 kantor jaringan di seluruh Indonesia. Aset perbankan syariah tersebut telah mencapai 5,42 persen dari aset perbankan di Indonesia.

Sementara untuk sektor pasar modal syariah, Wimboh berujar berdasarkan data per Juni 2017, jumlah saham yang termasuk daftar efek syariah (DES) mencapai 355 saham atau 59,65 persen dari seluruh saham yang listing di pasar modal. Adapun nilai outstanding dari total 65 sukuk korporasi saat ini adalah Rp 14,66 triliun atau 4,37 persen dari nilai outstanding seluruh sukuk dan obligasi korporasi. Selain itu, terdapat 151 Reksa Dana Syariah dengan total Nilai Aktiva Bersih mencapai Rp 18,91 triliun atau 26,83 persen dari total NAB Reksa Dana.

Pada sektor industri keuangan non-bank syariah, kata dia, terdapat 130 perusahaan yang menyelenggarakan usaha berdasarkan syariah, terdiri dari 58 perusahaan asuransi syariah atau reasuransi syariah, 66 lembaga pembiayaan syariah dan 6 perusahaan penjaminan syariah.

Dari 130 perusahaan dimaksud, perusahaan yang menyelenggarakan usaha syariah secara full pledged baru sebanyak 12 perusahaan asuransi, 26 lembaga pembiayaan syariah dan 2 perusahaan penjaminan. Pada akhir Juni 2017, IKNB Syariah mengelola aset sebesar Rp 97,61 triliun, yang terdiri dari Rp 37,37 triliun dari sektor asuransi dan reasuransi syariah, Rp 59,40 triliun dari sektor pembiayaan syariah, dan Rp 831.78 miliar dari sektor penjaminan syariah.

Sumber: Tempo

14 August, 2017

Jamkrida Jakarta Targetkan Bantu 18.568 UKM di 2017

PT Penjaminan Kredit Daerah (PT Jamkrida) Jakarta menargetkan bisa membantu sebanyak 18.568 usaha kecil dan menengah (UKM) yang memerlukan pinjaman namun tidak memiliki agunan.

“Kami berkomitmen untuk membantu UKM di Jakarta agar bisa mengembangkan usahanya”

Direktur Utama PT Jamkrida Jakarta, Chusnul Maarif mengatakan, bagi UKM yang membutuhkan permodalan bisa mengajukan pinjaman ke Bank DKI. Nantinya, jika sudah diverifikasi dan dinilai layak, Bank DKI akan memberikan pinjaman dengan bantuan agunan berupa Sertifikat Penjamin dari PT Jamkrida Jakarta.

“Kami berkomitmen untuk membantu UKM di Jakarta agar bisa mengembangkan usahanya,” ujar Chusnul, Selasa (8/8).

Ia merinci, di tahun 2015 jumlah UKM yang dibantu berjumlah 138 dengan serapan tenaga kerja 138 orang. Kemudian, pada tahun 2016 sebanyak 7.010 UKM dengan serapan tenaga kerja 24.300 orang.

“Progresnya menggembirakan, di semester pertama tahun 2017 sudah menjadi 8.913 UKM dengan tenaga kerja terserap 14.456 orang,” katanya.

Ia menambahkan, sesuai Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2017 PT Jamkrida Jakarta menargetkan dapat membantu permodalan dan pengembangan usaha 18.568 UKM.

“Kami berharap RKAP 2017 dapat tercapai dengan serapan tenaga kerja sebanyak 74.780 orang,” tuturnya.

Sementara, Corporate Secretary PT Jamkrida Jakarta, Minto Yuwono menambahkan, PT Jamkrida Jakarta terbentuk pada 10 November 2014.

“Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini dibentuk dengan tujuan utama membantu UKM di DKI Jakarta,” ucapnya.

Menurutnya, PT Jamkrida Jakarta saat ini masih fokus menggarap sektor penjaminan kredit atau pembiayaan, serta penjaminan pengadaan barang dan jasa (surety bond).

“Saat ini, kontribusi penjaminan UKM melalui Bank DKI mencapai 89 persen dari keseluruhan penjaminan,” tandasnya.

 

Sumber: Berita Jakarta

14 August, 2017

Laba Jamkrida Jakarta Meningkat

Sejak didirikan pada 10 November 2014, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jamkrida Jakarta terus membukukan peningkatan laba bersih perusahaan.

“Dibandingkan tahun 2015 terjadi peningkatan signifikan pada 2016 seiring bertambahnya modal”

Corporate Secretary PT Jamkrida Jakarta, Minto Yuwono mengungkapkan, modal awal yang dimiliki perusahaan sebesar Rp 100 miliar. Pemprov DKI memiliki saham senilai Rp 95 miliar dan PD Pasar Jaya Rp 5 miliar.

“Tahun 2015, total nilai aset menjadi Rp 101.188.777.001. Deviden kita berikan kepada Pemprov DKI Rp 237,5 juta dan PD Pasar Jaya Rp 12,5 juta. Laba bersih perusahaan sebesar Rp 801.403.555,” ujar Minto, Rabu (9/8).

Dijelaskannya, untuk tahun 2016, nilai saham bertambah menjadi Rp 300 miliar, dengan komposisi sebesar Rp 295 miliar diberikan Pemprov DKI melalui Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) dan Rp 5 miliar dari PD Pasar Jaya.

“Nilai aset di 2016 Rp 314.864.789.917 dan total deviden yang dibayarkan Rp 674.500.000. Laba perusahaan sebesar Rp. 2.027.304.321. Dibandingkan tahun 2015 terjadi peningkatan signifikan pada 2016 seiring bertambahnya modal,” katanya.

Ia menambahakan, sesuai Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP), pada tahun ini nilai aset ditargetkan bisa mencapai Rp 323,96 miliar. Adapun total deviden yang dibayarkan Rp 1,029 miliar dengan laba bersih perusahaan Rp 2,84 miliar.

“Tahun depan kami akan menambah produk usaha lagi. Sehingga, keuntungan perusahaan bisa lebih optimal didapat,” tandasnya.

 

Sumber: Berita Jakarta

Scroll to top