5 October, 2018

Target Penjaminan Kredit Jamkrida Capai 93 Persen

Periode Januari hingga 2 Oktober 2018, target penjaminan kredit PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta (Jamkrida) mencapai 93 persen atau setara dengan Rp 3,3 triliun dari anggaran Rp 3,5 triliun.

“Dari capaian 93 persen tersebut, jumlah UKM yang dijamin pengkreditannya sebanyak 45.352 UKM, untuk jumlah tenaga kerja yang terserap yaitu 115.861 pekerja”

“Dari capaian 93 persen tersebut, jumlah UKM yang dijamin pengkreditannya sebanyak 45.352 UKM, untuk jumlah tenaga kerja yang terserap yaitu 115.861 pekerja,” ujar Chusnul Ma’arif, Direktur Utama PT Jamkrida, Jakarta, Rabu (3/10).

Ditambahkan Chusnul, dirinya yakin dan optimistis hingga akhir tahun 2018 target penjaminan kredit terhadap usaha kecil menengah (UKM) tersebut akan tercapai. Sebab pihaknya telah memiliki beberapa strategi untuk mencapai target, seperti giat melakukan sosialisasi ke kantor cabang Bank DKI maupun cabang pembantunya.

“Selain itu, tentu masih banyak strategi yang kami lakukan agar target bisa tercapai dengan baik,” tandasnya.

 

Sumber: Berita Jakarta

17 September, 2018

INDEF: Fintech “Lending” Sumbang PDB hingga 25,97 Triliun Rupiah

Lembaga riset independen INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) bersama Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) mengungkapkan peran fintech lending di Indonesia selama dua tahun terakhir mampu meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga Rp25,97 triliun. Dampak lain yang lebih umum juga mulai dirasakan, melihat dari konsumsi rumah tangga dan penyerapan tenaga kerja.

Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira, menjelaskan dari sisi konsumsi rumah tangga produk fintech meningkat hingga Rp8,94 triliun setiap tahunnya. Dunia usaha berbasis fintech dapat mendongkrak kompensasi tenaga kerja sebesar Rp4,56 triliun. Sektor yang paling banyak mengalami kenaikan adalah perdagangan, keuangan, dan asuransi.

Penyerapan tenaga kerja pasca fintech sudah mencapai 215.433 orang. Tidak hanya dari sektor-sektor tersier, namun sektor premier. Misalnya pertanian, mengalami penyerapan yang cukup besar hingga 9 ribu orang. Terlihat dari angka penyaluran kredit dari fintech tembus Rp7,64 triliun pada 2018 dan banyak disalurkan ke sektor perdagangan dan pertanian.

“Selain itu, investasi di [perusahaan] fintech di Indonesia mencapai Rp5,69 triliun, didapat dari porsi pembentukan PDB Indonesia dikalikan dengan jumlah investasi fintech dunia,” ujar Bhima, Selasa (28/8).

Menurut Bhima, merambahnya sektor pertanian semakin menegaskan bahwa fintech bukanlah substitusi perbankan, melainkan pelengkap dari jasa keuangan yang sudah ada.

Mengutip dari World Bank 2015, rasio penyaluran kredit terhadap PDB yang masih berada di angka 39,1 persen. Lebih dalam lagi, pelayanan kredit bagi UMKM bahkan masih sangat rendah.

“Porsi kredit UMKM terhadap total kredit stagnan di kisaran angka 20-22 persen. Di sisi lain, hanya ada setengah penduduk dewasa yang memiliki rekening di bank. Angka-angka tersebut menunjukkan pelayanan perbankan, terutama di segmen pelayanan kredit, masih sangat rendah.”

Direktur Aftech, Ajisatria Suleiman, merekomendasikan pemerintah untuk memperkuat peran fintech, sehingga dibutuhkan kebijakan yang mampu menekan biaya akuisisi nasabah, meminimalkan risiko fraud, dan memberikan perlindungan konsumen.

Ia berharap risiko fraud dari nasabah palsu dan risiko gagal bayar dapat diminimalkan dengan penguatan akses identitas berbasis biometrik dan akses ke layanan biro kredit.

“Saat ini sudah ada pengaturan di OJK terkait e-KYC dan informasi kredit, sehingga yang dibutuhkan adalah implementasi di level teknisnya, terutama yang bersifat lintas kementerian, contohnya antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kominfo,” kata Aji.

Hasil Penelitian Lebih Dalam

INDEF dan Aftech melakukan penelitian menggunakan analisis Input-Output (I-O). Kajian dilatarbelakangi rendahnya penetrasi layanan keuangan di Indonesia, khususnya di bidang kredit atau pembiayaan. Dijabarkan lebih dalam, dampak pertumbuhan PDB masih dapat berubah seiring makin berkembangnya fintech dalam beberapa tahun ke depan.

Secara sektoral, yang memperoleh dampak signifikan terhadap adanya investasi penyaluran dana fintech adalah industri teknologi, perusahaan jasa, perbankan, keuangan, dan penyaluran dana pensiun. Kelimanya sangat erat kaitannya dengan teknologi berbasis internet.

Berikutnya, dampak fintech terhadap konsumsi rumah tangga terjadi karena adanya kenaikan signifikan di sektor yang berkaitan langsung dengan fintech ataupun kegiatannya. Bisa dilihat dari pengadaan konsumsi pembayaran listrik jadi terbesar, setelah sektor perdagangan dan jasa lembaga keuangan lainnya.

Untuk dampak terhadap tenaga kerja, pendapatan secara nasional bertambah dengan adanya investasi ke sektor fintech dan penyaluran dana ke masyarakat. Seperti petani, pedagang, atau investor personal berpotensi mendapatkan kenaikan pendapatan atau upah karena adanya pengembangan fintech.

Sektor yang mendapatkan kenaikan pendapatan paling besar setelah perdagangan dan lembaga keuangan berbasis asuransi. Pasalnya fintech juga akan memanfaatkan jasa asuransi terutama asuransi kredit.

Saat ini OJK mencatat ada 66 perusahaan fintech di Indonesia yang telah resmi terdaftar dan mendapatkan izin.

 

Sumber: Tech In Asia

6 August, 2018

Dorong UMKM Tembus Pasar Global, BI Gelar Pameran di JCC

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo membuka pameran Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) dengan tema Karya Kreatif Indonesia 2018. Pameran tersebut turut dihadiri oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Mufidah Jusuf Kalla.

Pameran ini diselenggarakan untuk mengangkat karya kreatif dan UMKM binaan Bank Indonesia kepada masyarakat luas. Selain itu, oameran juga dilakukan untuk mendorong perluasan akses UMKM ke pasar nasional dan bahkan global.

“Karena itu, tema Pameran Karya Kreatif Indonesia tahun 2018 mengambil tema, yaitu Sinergitas Pengembangan Karya Kreatif Indonesia Menembus Pasar Global,” ujar Perry di Hall A, JCC, Jakarta, Jumat (20/7/2018).

Perry mengatakan Ibu Negara meminta BI terus mendorong munculnya pelaku usaha muda kreatif yang dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah, memperluas akses pasar termasuk ekspor, menciptakan pengusaha wanita yang tangguh, serta mengangkat citra budaya daerah.

“Menindaklanjuti arahan Ibu Negara tersebut, Bank Indonesia melalui program UMKM unggulan telah mendorong terciptanya usaha kreatif yang mengangkat budaya daerah dan melebarkan sayapnya dari pasar lokal dan nasional ke pasar global,” jelasnya.

Untuk mendorong terciptanya usaha kreatif yang mengangkat budaya daerah, Bank Indonesia juga menjalin sinergi dengan berbagai pihak. Salah satu contoh kerjasama antara lain dengan Badan Ekonomi Kreatif dalam program Inovatif dan Kreatif Melalui Kolaborasi Nusantara (IKKON).

Kerjasama tersebut dilaksanakan bersama KOPPIKON (Koperasi Karya IKKON Bersama) di Banyuwangi yang mampu mengidentifikasi keunikan daerah sehingga tercipta suatu desain yang diaplikasikan oleh pengrajin UMKM Bank Indonesia.

Untuk mendorong UMKM masuk ke pasar global, Bank Indonesia menempuh tiga pendekatan. Pertama, UMKM langsung memasarkan produknya kepada pembeli luar negeri.

Kedua, menghubungkan UMKM dengan pelaku usaha lebih besar (eksportir), dan ketiga menghubungkan UMKM dengan desainer yang telah memiliki pasar internasional.

“Produk UMKM kreatif menyimpan potensi untuk menembus pasar global. Negara tujuan pemasaran produk-produk tersebut pun bervariasi, tidak hanya di Asia, tetapi juga Ke Eropa, Timur Tengah, serta Amerika,” jelasnya.

Bank Indonesia juga menjalin kerjasama dengan para desainer untuk lebih mendorong potensi UMKM, peningkatan nilai tambah, dan sekaligus perluasan pasar secara nasional dan global.

“Kami optimistis bahwa dengan sentuhan tangan-tangan terampil para perancang busana nasional, kain-kain tradisional tersebut akan menjadi produk turunan yang berpotensi untuk menembus pasar global dan tampil dalam peragaan-peragaan busana di tingkat dunia,” jelas Perry.

 

 

Sumber: Merdeka.com

27 April, 2018

Pengamat: Adanya Batas Waktu Bagi Pph Final UKM Itu Positif

Selain menyiapkan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final untuk UKM jadi 0,5% dari 1%, dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) 46, pemerintah juga bakal mengatur batas waktu bagi wajib pajak (WP) orang pribadi (OP) maupun WP badan UKM untuk menggunakan tarif PPh Final.

Nantinya, WP hanya akan diberikan waktu hingga beberapa tahun untuk membayar pajak dengan tarif PPh final dan melaksanakan pencatatan. Rencananya, untuk WP OP UKM akan dibatasi sampai enam tahun. Sementara, untuk WP Badan UKM selama tiga tahun.

Pengamat pajak sekaligus Managing Partner Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Darussalam mengatakan, PPh Final atas UKM pada dasarnya merupakan suatu jenis kebijakan presumptive tax, yaitu suatu pengenaan pajak berdasarkan suatu indikator lain di luar penghasilan neto.

Model pajak seperti ini memiliki kelemahan, yaitu UKM bisa jadi tetap berada dalam rezim tersebut dalam jangka waktu lama dan tidak mengikuti sistem yang berlaku secara umum.

Dengan demikian, tujuan untuk ekstensifikasi dan mengikis informalitas dalam sistem pajak sulit terwujud.

“Oleh karena itu, model presumptive juga sebaiknya bersifat temporer (sementara). Adanya ide untuk memberikan batas waktu bagi pajak final merupakan sesuatu yang positif,” kata Darussalan kepada KONTAN, Rabu (25/4).

Kelemahan lainnya, pajak yang dibayarkan oleh UKM bisa jadi tidak mencerminkan ability to pay-nya karena misal dalam keadaan merugi dia masih tetap dikenakan pajak.

Meski adanya batasan ini dinilai positif, hal ini juga perlu diimbangi dengan strategi pembinaan WP UKM oleh DJP untuk mempersiapkan pembukuan. Adapun perlu terdapat pemberian opsi bagi UKM yang sudah pembukuan dapat tetap melakukan kewajiban pajaknya berdasarkan tarif umum dengan basis penghasilan neto.

Darussalam mengatakan, bagaimanapun juga, UKM pada umumnya belum melakukan pembukuan sehingga penghasilan neto sulit untuk diketahui secara pasti. Untuk memberikan kemudahan bagi UKM serta upaya untuk mengurangi shadow economy dalam sistem pajak, model presumptive tax seperti halnya PPh Final atas peredaran bruto UKM tersebut, menjadi suatu terobosan yang diperlukan.

 

Sumber: http://nasional.kontan.co.id/news/pengamat-adanya-batas-waktu-bagi-pph-final-ukm-itu-positif

Scroll to top