15 February, 2019

Pengumuman Pemenang Lelang

Dengan ini diumumkan bahwa pemenang lelang
Pengadaan Sewa Kendaraan PT Jamkrida Jakarta terlampir dalam attachment.

31 January, 2019

PENGUMUMAN LELANG

Dengan ini diumumkan bahwa PT Jamkrida Jakarta akan melaksanakan pelelangan Sewa Kendaraan sebagai berikut:

Lingkup Pekerjaan
Proyek : Pengadaan Sewa Kendaraan

Paket Pekerjaan : 10 unit Pengadaan Kendaraan Operasional

Metode : 2 Sampul

Alamat Proyek : Gedung Dinas Teknis Lt. 14 Jl. Abdul Muis no 66, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat

Detail terlampir dalam attachment

5 December, 2018

Sinergi Fintech dan Bank Kunci Hadapi Revolusi Industri 4.0

Sinergi merupakan kunci jawaban dalam menghadapi revolusi industri keuangan 4.0 yang saat ini tengah berlangsung. Kehadiran perusahaan finansial berbasis teknologi (financial technology/fintech) diyakini tidak akan menggerus kehadiran perbankan yang sudah lebih dulu eksis, melainkan persaingan di antara keduanya diharapkan bisa membawa padu padan dalam meningkatkan inklusi keuangan.

Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Institute Sukarela Batunanggar mengemukakan, ada tiga opsi yang bisa dilakukan oleh fintech dan perbankan agar keduanya tidak saling membunuh. Pertama, bagaimana keduanya bisa bersaing sehat dan tumbuh dinamik. Kedua, jalin kolaborasi yang mana ini diakui OJK lebih diharapkan terjadi supaya fintech dan incumbent bisa menemukan win-win solution. Ketiga, dengan pasar yang masih unbank, di mana pembiayaan UKM masih kecil, maka keduanya bisa koeksis atau saling berjalan bersama.

“Masing-masing (fintech dan perbankan) punya sasaran pasar dan value yang berbeda. Ini perlu redefinisi dari model dan proses bisnis ke depan,” ungkapnya saat menjadi keynote speech pada seminar “Fintech Outlook-Kompetisi Bank vs Non Bank” yang diselenggarakan oleh Harian Investor Daily, di Jakarta, Selasa (10/4).

Level inklusi keuangan saat ini baru menyentuh 36 persen dari penduduk dewasa yang memiliki rekening di bank. Target ke depan diharapkan meningkat mencapai 75 persen di tahun 2019. Dengan fintech dan transformasi di perbankan diyakini target tersebut bisa tercapai. Pasalnya, kehadiran fintech bisa mengisi gap yang masih ada di dasar piramida. Sementara, kekuatan perbankan bisa membantu percepatan dari target tersebut.

“Kue (pasar keuangan) yang harus dibagi masih sangat besar. Ini tantangan dan peluang yang perlu dioptimalkan. Kami mencermati inovasi ini di mana kerja sama ini akan saling menguntungkan bagi fintech dan perbankan,” kata Sukarela.

Fintech, sambung Sukarela dalam dua sisi sudah berhasil meredifinisi model bisnis dan memberikan ekspektasi konsumen yang lebih tinggi. Di mana, hal tersebut merupakan tantangan bagi industi jasa keuangan incumbent. Tapi, perlu diakui ada yang belum berhasil yakni dari sisi infrastruktur dan biaya.

“Satu permasalahan kelemahan struktural sektor keuangan kita masih sangat sallow, ibarat kolam masih dangkal, ukurannya 74 persen total pelayanan jasa keuangan didominasi perbankan, banking driven system dan dua per tiganya didominasi bank besar. Ibarat kolam dangkal dan kecil kalau lempar batu dan disitu ada sampan maka langsung guncang dan tenggelam,” pungkas Sukarela.

Lebih lanjut, berkaca dari krisis finansial Asia 1997-1998 dan krisis finansial global, Sukarela yang pernah bertugas di bidang pengawasan, regulasi dan stabilitas jasa keuangan berpesan bahwa yang menjadi akar masalah di sektor jasa keuangan adalah soal pengembangan dari sisi sumber daya manusia. Di mana, sektor keuangan di Indonesia perlu diakui masih kurang menyentuh sisi manusia.

“Belajar dari krisis finansial dan negara yang memiliki sistem keuangan yang resilience, mereka punya akar kuat kepada people development. Nah, fintech akan diuji oleh waktu. Model bisnis industri ke depan yang masih bisa bertahan keberlangsungannya, yakni yang orientasinya ke profit tidak akan sustainable lama dan itu sudah kita saksikan,” ujar ia.

Menyadari tantangan tersebut, OJK diakuinya memiliki komitmen tinggi mendorong industri digital dan akan lebih proaktif. OJK saat ini sedang membuat grup inovasi layanan keuangan digital dan pengembangan mikro.

OJK, seperti diketahui akan segera menerbitkan peraturan baru terkait layanan fintech. Peraturan ini sudah dinanti para pelaku industri dan masyarakat di tengah perkembangan fintech dalam beberapa tahun terakhir. Inti aturan itu bertujuan melindungi kepentingan konsumen fintech tersebut. Karena itu, OJK akan membuat aturan untuk memastikan industri yang baru berkembang ini lebih transparan.

OJK ingin mengetahui produk-produk fintech yang akuntabel sehingga tidak akan merugikan masyarakat. Untuk itu, semua pelaku dan produk fintech harus terdaftar di OJK. Pendaftaran itu harus memuat data mengetahui nama produk, pengelolanya, pengurus perusahaan fintech, dan lokasinya.

Meski begitu, OJK menjanjikan peraturan baru itu tidak akan membatasi ruang gerak fintech sehingga mengganggu perkembangannya. “Ini berbeda dengan jasa keuangan (konvensional) yang pengawasannya terhadap perusahaan. Kalau fintech, yang diatur adalah produknya,” katanya.

Laporan tahunan Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) mencatat, per Desember 2017 terdata sebanyak 235 perusahaan fintech yang bergerak di Indonesia saat ini. Dari empat model fintech yakni sistem pembayaran (payment), manajemen investasi, peer to peer lending (P2P), hingga crowd funding atau patungan, sistem pembayaran masih mendominasi dengan porsi 39 persen. Namun, jumlah pelaku usaha P2P tumbuh paling pesat dari 15 persen pada awal 2017 menjadi 32 persen di akhir tahun lalu. Sedangkan OJK mencatat, hingga awal tahun ini, penyaluran dana melalui P2P lending mencapai Rp 3 triliun.

Seminar juga dihadiri panelis seperti Imaduddin Santoso (Deputi Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI), Kharim Siregar (Direktur IT PT Bank BTPN Tbk), Kaspar Situmorang (EVP of Digital Center of Excellence PT BRI Tbk), Ryan Kiryanto (Corsec PT BNI Tbk), Calindra da Cunha (Operation Director of TrueMoney Indonesia), dan Setiawan Adhiputra (Director OVO).

 

Sumber: Beritasatu

5 December, 2018

Geliat Fintech di Era Industri 4.0

Perkembangan teknologi yang disruptif telah menyentuh hampir sebagian besar aspek kehidupan. Terutama dalam era revolusi industri keempat (Industri 4.0) ini, lahirnya inovasi-inovasi terbaru berbasis teknologi semakin tak terbendung, tak terkecuali dalam bidang keuangan atau yang biasa disebut financial technology (fintech). Geliat sektor fintech di Indonesia telah merambah ke berbagai sektor, seperti startup pembayaran, peminjaman (lending), perencanaan keuangan (personal finance), investasi ritel, pembiayaan (crowdfunding), uang elektronik, dan lain-lain. Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) mengungkapkan, transaksi fintech dalam sub-sektor pinjam-meminjam di Indonesia pada 2017 mencapai 202,77 trilliun dollar AS, meningkat 24,6 persen dari tahun sebelumnya.

Melihat tingginya pertumbuhan ini, tak bisa dimungkiri lagi bahwa fintech perlu diperhitungkan perusahaan karena sudah menjadi bagian dari kebutuhan konsumen. Artinya, perusahaan saat ini harus mulai mempertimbangkan penyediaan solusi fintech bagi konsumennya. Sekarang, konsumen tak perlu bersusah payah mendatangi outlet. Semua bisa dilakukan secara online. Bahkan, di industri ritel dan food and beverage, beberapa perusahaan pun saat ini sedang gencar memberikan promo dan cashback yang semakin menarik minat konsumen untuk berbelanja melalui penggunaan QR code. Konsumen hanya perlu meng-scan QR code untuk melakukan transaksi pembelian barang yang mereka inginkan. Melihat tren yang berkembang saat ini, penting bagi sebuah perusahaan untuk menyediakan layanan keuangan yang berbasis teknologi untuk menjawab kebutuhan konsumen tersebut, terutama yang mencakup aspek pembayaran tagihan dan pembayaran elektronik.

Solusi pembayaran tagihan

Salah satu solusi fintech adalah solusi pembayaran bagi konsumen untuk mempermudah pembayaran berbagai macam tagihan, mulai dari tagihan BPJS Kesehatan hingga tagihan listrik ataupun iuran perumahan. Melalui inovasi ini, konsumen kini memiliki beragam pilihan cara untuk membayar tagihan tersebut, seperti melalui bank, minimarket, ataupun outlet resmi.

Pengalaman konsumen pun tak hanya berhenti sampai di situ. Para konsumen dan pelanggan juga dapat membayar tagihan lebih mudah melalui website atau mobile phone, di mana konsumen bisa mengonfirmasi pembayaran tagihannya melalui sistem penerimaan pembayaran atau payment acceptance system.

Solusi pembayaran elektronik

Seiring dengan pesatnya perkembangan fintech, konsumen pun semakin familiar dengan fungsi dari e-wallet, e-ticketing, serta e-money. Dengan menyediakan layanan seperti ini, perusahaan bisa memangkas biaya operasionalnya dan meningkatkan nilai tambah dari layanan yang diberikan kepada konsumen. Di e-ticketing, misalnya, dengan sistem yang terintegrasi, konsumen bisa merasakan pengalaman layanan elektronik yang seutuhnya, mulai dari pembelian tiket menggunakan barcode hingga keluar gerbang kereta.

Selain itu, pemanfaatan fintech juga bisa memastikan akurasi pendapatan yang maksimal bagi perusahaan. Pencatatan berikut rangkuman pendapatan dari transaksi menggunakan teknologi fintech juga bisa meningkatkan efisiensi operasional perusahaan berikut kinerja perusahaan karena data transaksi tercatat dengan tepat dan cermat sebelum diolah lebih jauh oleh sistem.

Solusi pembayaran online

Tak hanya bagi perusahaan-perusahaan besar, UMKM pun dapat memanfaatkan teknologi fintech sebagai solusi pembayaran online atas barang mereka. Melalui solusi ini, merchant yang ingin memulai transaksi secara online (melalui internet) dapat memberikan berbagai macam pilihan metode pembayaran tanpa harus memiliki portal belanja (e-commerce).

Caranya cukup mudah, yaitu dengan mengirimkan link produk atau e-mail kepada konsumen melalui media sosial yang terintegrasi dengan berbagai metode pembayaran. Sehingga, hal ini pun juga memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk bertransaksi melalui berbagai macam metode, seperti virtual account, online, kartu kredit, payment code yang dibayarkan di tempat, serta e-money. Sebagai contoh, masyarakat kini telah dengan mudah melakukan transaksi pembayaran ke berbagai layanan publik seperti Samsat dan pajak bumi bangunan (e-PBB).

Tantangan industri fintech pada masa mendatang Tak bisa dimungkiri lagi, kemudahan menjadi kunci pertumbuhan fintech di Indonesia. Konsumen, terutama generasi muda dan millennial, mencari sebuah pengalaman yang seamless ketika harus melakukan transaksi pembayaran di sela kesibukan sehari-hari mereka, di era yang serba cepat saat ini.

Dari sisi infrastruktur, pengembangan akses internet pita lebar (broadband) terus dilakukan pemerintah di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau. Bahkan, penyediaan pita lebar generasi berikutnya, dalam hal ini 5G, juga sudah mulai dijajaki pelaku industri telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus meningkat.

Namun, perlu diingat bahwa keamanan siber dalam penyediaan layanan transaksi pembayaran perlu menjadi perhatian besar penyedia layanan. Selain tentunya bagaimana penyedia layanan bisa melindungi data privasi konsumen.

Ini merupakan tantangan yang harus dihadapi semua pihak terkait, baik pelaku usaha fintech, pengambil keputusan maupun pemerintah. Penting untuk memiliki kerangka regulasi di tingkat regional untuk memastikan pelaku usaha fintech bisa melindungi konsumen dari serangan siber dengan baik. Selain itu, penyedia layanan fintech juga perlu memberikan perlindungan yang memadai terkait data pribadi konsumen.

Perkembangan teknologi yang begitu cepat ini memang menciptakan disrupsi di berbagai aspek. Meski begitu, inovasi d bidang fintech harus terus dilakukan terutama di tengah kondisi ekonomi global yang begitu dinamis akhir-akhir ini. Karena, produk fintech yang inovatif bisa menjadi ujung tombak dalam menghadapi ekonomi global yang dinamis, khususnya dalam hal inklusifitas keuangan.

 

Sumber: Kompas

Scroll to top