Selain menyiapkan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final untuk UKM jadi 0,5% dari 1%, dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) 46, pemerintah juga bakal mengatur batas waktu bagi wajib pajak (WP) orang pribadi (OP) maupun WP badan UKM untuk menggunakan tarif PPh Final.

Nantinya, WP hanya akan diberikan waktu hingga beberapa tahun untuk membayar pajak dengan tarif PPh final dan melaksanakan pencatatan. Rencananya, untuk WP OP UKM akan dibatasi sampai enam tahun. Sementara, untuk WP Badan UKM selama tiga tahun.

Pengamat pajak sekaligus Managing Partner Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Darussalam mengatakan, PPh Final atas UKM pada dasarnya merupakan suatu jenis kebijakan presumptive tax, yaitu suatu pengenaan pajak berdasarkan suatu indikator lain di luar penghasilan neto.

Model pajak seperti ini memiliki kelemahan, yaitu UKM bisa jadi tetap berada dalam rezim tersebut dalam jangka waktu lama dan tidak mengikuti sistem yang berlaku secara umum.

Dengan demikian, tujuan untuk ekstensifikasi dan mengikis informalitas dalam sistem pajak sulit terwujud.

“Oleh karena itu, model presumptive juga sebaiknya bersifat temporer (sementara). Adanya ide untuk memberikan batas waktu bagi pajak final merupakan sesuatu yang positif,” kata Darussalan kepada KONTAN, Rabu (25/4).

Kelemahan lainnya, pajak yang dibayarkan oleh UKM bisa jadi tidak mencerminkan ability to pay-nya karena misal dalam keadaan merugi dia masih tetap dikenakan pajak.

Meski adanya batasan ini dinilai positif, hal ini juga perlu diimbangi dengan strategi pembinaan WP UKM oleh DJP untuk mempersiapkan pembukuan. Adapun perlu terdapat pemberian opsi bagi UKM yang sudah pembukuan dapat tetap melakukan kewajiban pajaknya berdasarkan tarif umum dengan basis penghasilan neto.

Darussalam mengatakan, bagaimanapun juga, UKM pada umumnya belum melakukan pembukuan sehingga penghasilan neto sulit untuk diketahui secara pasti. Untuk memberikan kemudahan bagi UKM serta upaya untuk mengurangi shadow economy dalam sistem pajak, model presumptive tax seperti halnya PPh Final atas peredaran bruto UKM tersebut, menjadi suatu terobosan yang diperlukan.

Sumber: http://nasional.kontan.co.id/news/pengamat-adanya-batas-waktu-bagi-pph-final-ukm-itu-positif

Untuk mendorong pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) masuki pasar ekspor, Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan Ikopin gelar pelatihan bagi UKM. Pelatihan ini menjelaskan persyaratan teknis dalam memasarkan produknya ke luar negeri.

“Saat ini begitu besar dan terbuka peluang bagi UKM untuk melakukan ekspor. UKM harus paham teknis dalam melakukan ekspor karena sekarang ada ancaman banjirnya barang impor dan begitu mudahnya melakukan impor seperti misalnya dari China,” kata Indra Fahmi, Direktur Pusat Inkubator Bisnis & Kewirausahaan Ikopin (PIBI Ikopin)  dalam siaran pers, Senin (23/4).

Praktisi Ekspor dan Trainer di Pusat Pelatihan Ekspor Indonesia Nur Hidayat bilang calon eksportir juga wajib mempelajari berbagai jenis dokumen produk ekspor yang harus dipersiapkan. Selain itu, biaya dan harga jual produk ekspor, jenis barang yang bisa diekspor, dan jenis-jenis pengangkutan produk ekspor.

Calon eksportir juga harus memahami cara pengiriman ekspor, komponen biaya ekspor, menentukan harga jual ekpor, dan jaringan yang memudahkan terjadinya ekspor barang.

Ia berharap dengan memahami hal itu pelaku UKM dapat memahami seluk beluk dalam melakukan ekspor. Juga bersemangat untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas produknya yang berorientasi ekspor.

Sumber: http://peluangusaha.kontan.co.id/news/inkubator-bisnis-ikopin-dorong-ukm-mulai-ekspor

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memprediksi industri asuransi kredit dan penjaminan bisa berkembang pesat di waktu mendatang. Hal ini didukung oleh banyaknya segmentasi pasar yang belum digarap oleh pelaku industri.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam pengembangan dan peningkatan daya saing industri perasuransian nasional di antaranya dengan terus memaksimalkan ceruk pasar yang belum digali secara optimal.

Lalu, memperluas pemasaran produk asuransi sehingga bisa menjangkau layanan ke seluruh lapisan masyarakat, khususnya dalam mempersiapkan diri memasuki pemasaran produk yang dipasarkan oleh financial technology (fintech).

“Kolaborasi dengan lembaga keuangan lain menjadi hal yang penting karena perusahaan asuransi tidak bisa hidup sendiri,” kata Wimboh di Jakarta, Selasa malam (24/4).

Wimboh optimistis dengan masih banyaknya potensi bisnis yang bisa digali menjadi pendorong semakin berkembang pesatnya industri asuransi kredit maupun penjaminan. Contohnya saja, kata dia, dari kredit usaha rakyat (KUR) yang besar menjadi segmentasi yang positif lalu juga saat ini dan masa mendatang dengan banyaknya proyek turut jadi katalis positif.

“Kami masih optimis tahun ini asuransi kredit dan penjaminan bisa tumbuh dobel digit, bisa jadi 10%, bahkan lebih,” kata Wimboh

Plus, gencarnya penggunaan kanal teknologi juga akan turut mendukung bisnis ini semakin berkembang sehingga dari sisi pelayanan akan semakin cepat. Begitupun asuransi kredit, ceruk pasar yang bisa diambil pelaku industri masih luas sekali seperti misalnya kredit-kredit mikro di daerah.

Senada, Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Dadang Sukresna juga menilai asuransi kredit bisa tumbuh lebih dari 10%. Ambil contoh, sampai akhir 2017, asuransi kredit naik 10,8% menjadi Rp 5,17 triliun.

“Kami juga melihat demikian, masih banyak potensi pasarnya. Untuk penjaminan dengan proyek yang semakin banyak tentu bisa mendorong. Begitupun juga rencana KUR yang besar,” kata Dadang di kesempatan yang sama.

Sumber: http://keuangan.kontan.co.id/news/industri-asuransi-kredit-dan-penjaminan-diproyeksi-tumbuh-di-atas-10

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mangadakan rapat koordinasi terbatas terkait pembiayaan KUR (kredit usaha rakyat) untuk revitalisasi penggilingan padi dan dryer.

Rapat ini dihadiri oleh Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti dan beberapa perwakilan perbankan dari Himpunan Bank Milik Negara ([Himbara ] (3187098 “”)) antara lain BNI, BRI, serta Mandiri.

Direktur jaringan dan layanan BRI, Osbal Saragih, mengatakan, pihaknya bersama anggota bank Himbara bakal memberikan pembiayaan pengadaan penggilingan dan dryer melalui kredit usaha rakyat (KUR) untuk Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi). Adapun besaran plafon yang disiapkan untuk sektor itu sebesar Rp 10,6 triliun.

“Ada prospek pembiayaan diberikan ke kita oleh Perpadi, kita siap di lapangan untuk melakukan karena setiap hari kita sudah melakukan hal seperti itu. KUR kita sudah ada plafonnya, Rp 10,6 triliun, dari Rp 120 triliun pembiayaan KUR tahun ini. Rp 10,6 triliun itu khusus untuk yang kecil ya,” ujar dia di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (6/4/2018).

Osbal mengatakan, penyaluran KUR ini sangat dibutuhkan oleh para pengusaha untuk melengkapi kebutuhan penggilingan dan dryer. Sebab, pada beberapa waktu lalu pengusaha sempat mengeluhkan kekurangan dryer saat musim hujan membuat produksi pertanian menurun drastis.

“Karena melihat kondisi para pengusaha di lapangan bahwa ini ada disebut kebutuhan ini. Kemarin musim panen, kemudian ada musim hujan ada kendala. Lalu mereka menawarkan kita mengelola, bagaimana perbankan bisa terlibat untuk membantu kesulitan ini. Dan Pak Menko (Darmin Nasution) bisa membantu hal itu, mengoordinasikan untuk hal itu,” ujar dia.

Namun demikian, Osbal belum dapat menjelaskan lebih lanjut bagaimana skema penyaluran KUR untuk pengusaha pertanian ke depan. Hal tersebut masih akan dikoordinasikan kembali dengan berbagai pihak pada Rabu, 11 April 2018 mendatang di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian.

“Nanti kita akan lihat, karena kita masih menentukan model. Nanti Perpadi akan mengajukan model 1 dan model 2. Ini masih mencari bentuk. Sedang akan dibentuk tim teknis oleh Pak Menko, dan mungkin hari Rabu kita kumpul lagi,” ujar dia.

Sumber: https://www.liputan6.com/bisnis/read/3432017/himbara-anggarkan-pembiayaan-rp-106-triliun-buat-penggilingan-padi